Kompas.com - 05/03/2021, 20:57 WIB
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko melambaikan tangan usai memberi keterangan pers di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Moeldoko membantah tudingan kudeta kepemimpinan Partai Demokrat di bawah Agus Harimurti Yudhyono (AHY) demi kepentingannya sebagai calon presiden pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa. ANTARAFOTO/M RISYAL HIDAYATKepala Kantor Staf Presiden Moeldoko melambaikan tangan usai memberi keterangan pers di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Moeldoko membantah tudingan kudeta kepemimpinan Partai Demokrat di bawah Agus Harimurti Yudhyono (AHY) demi kepentingannya sebagai calon presiden pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.


JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mendadak menjadi sorotan lantaran namanya tiba-tiba didapuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat oleh Kongres Luar Biasa (KLB) yang kontra dengan kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Didapuknya Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat dimulai dari perseteruan intenral partai berlambang mercy tersebut yang tak lagi puas dengan kepemimpinan AHY.

Mereka mengembuskan isu pelaksanaan KLB untuk melengserkan AHY dari pucuk pimpinan tertinggi partai. Saat itu nama Moeldoko sudah santer disebut-sebut sebagai pengganti AHY.

Baca juga: Kalahkan Marzuki Alie, Moeldoko Ditetapkan KLB Kubu Kontra AHY Jadi Ketum Demokrat

Namun Moeldoko saat itu mengaku tak tahu-menahu tentang wacana KLB untuk melengserkan AHY meski namanya kerap disebut-sebut.

Kini Moeldoko justru didapuk sebagai ketua umum oleh para kader yang sebagian telah dipecat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

Kompas.com mencoba merangkum sikap Moeldoko sejak awal wacana KLB dimunculkan hingga didapuk sebagai ketua umum. Berikut paparannya:

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

1. Anggap isu kudeta hanya dagelan

Moeldoko sebelumnya menilai tudingan bahwa ia terlibat dalam upaya melengserkan AHY ibarat dagelan. Ia justru heran dianggap hendak menggulingkan kekuasaan putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu.

"Janganlah, apa itu, membuat sesuatu itu, menurut saya kayaknya ini dagelan saja, begitulah, lucu-lucuan begitu. Moeldoko mau kudeta, lah, kudeta apaan yang dikudeta?" kata Moeldoko di kediamannya, Rabu (3/2/2021).

Baca juga: Ditetapkan Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Oke, Kita Terima

Moeldoko lantas berandai-andai, sekalipun memiliki pasukan bersenjata, dirinya tetap tak bisa mengudeta kepemimpinan AHY. Sebab, proses pergantian pimpinan suatu partai politik pasti diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai tersebut.

Oleh karenanya, pergantian kepemimpinan partai tak bisa dilakukan secara sembarangan.

"Anggaplah (saya) Panglima TNI yang pengin bisa jadi Ketua Umum Demokrat, emangnya gue bisa begitu, todong-todong senjata untuk para DPC, DPD. 'Ayo datang ke sini, gue todongin senjata'. Semua kan ada aturan AD/ART," ujar Moeldoko.

2. Akui hanya orang luar yang tak miliki pengaruh di Demokrat

Moeldoko mengatakan ia hanya orang luar di Demokrat yang tak memiliki hak apapun untuk menjalankan roda partai.

Moeldoko menegaskan bahwa ia sama sekali tak punya kuasa untuk melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Partai Demokrat.

Baca juga: Jadi Ketua Dewan Pembina, Marzuki Alie: Saya dan Pak Moeldoko Akan Bergandengan Tangan

"Saya ini orang luar, enggak punya hak apa-apa, begitu lho, yang punya hak kan mereka di dalam. Apa urusannya? Enggak ada urusannya, wong saya orang luar," kata Moeldoko.

"Di Demokrat ada Pak SBY (Soesilo Bambang Yudhoyono), ada putranya, Mas AHY, apalagi kemarin dipilih secara aklamasi. Kenapa mesti takut dia," tuturnya.

3. Akui bertemu kader Demokrat

Moeldoko juga mengaku bertemu dengan sejumlah orang yang diduga merupakan kader Partai Demokrat tidak hanya dilakukan di rumahnya. Selain di hotel, pertemuan juga pernah digelar di sejumlah tempat.

"Beberapa kali di rumah saya. Ya ada di hotel, di mana-mana. Tidak terlalu pentinglah (bertemu di mana). Intinya kan aku datang diajak ketemuan. Ya wong saya biasa. Di kantor saya itu, setiap hari menerima orang. Menerima berbagai kelompok di kantor saya. Biasa kok," jelas Moeldoko saat memberikan keterangan pers di kediamannya di Jl Terusan Lembang, Jakarta, Rabu (3/2/2021).

“Yang marah saya suruh marah-marah. Emosimu keluarkan, marah-marah saja. Biar saya paham apa yang kalian pikirkan. Jadi apa yang salah gitu lho. Aku mau pertemuan di mana kan hak saya. Ngapain Ikut campur," lanjutnya.

Baca juga: AHY Sebut Moeldoko Ketum Partai Demokrat Abal-abal Versi KLB Ilegal

Saat ditanya lebih lanjut berapa kali pertemuan dilakukan, Moeldoko menyebut tidak perlu dihitung. Akan tetapi, dia mengisyaratkan pertemuan itu cukup sering dilakukan.

Namun, Moeldoko tidak menjawab saat disinggung apakah benar di antara nama-nama yang datang ada Nazaruddin dan Jhoni Allen Marbun.

"Ya masak saya hitung kan tidak perlu dihitung. Ya banyak, biasa kita ketemu," katanya.

4. Bersyukur bila diorbitkan untuk Pilpres 2024

Moeldoko sebelumnya mengaku bersyukur jika ada yang mengusung dirinya di pemilu mendatang.

"Kalau urusan 2024 pernahkah saya berbicara selama ini tentang 2024? Nggak pernah. Kalau yang mengorbitkan di sana ya Alhamdulillah, kan begitu," kata Moeldoko diikuti dengan tawa saat memberikan keterangan pers kediamannya, Rabu (3/2/2021).

Baca juga: AHY Sebut Sejak Awal Motif Moeldoko Tidak Berubah

"Ya kalau beliau-beliau menginginkan, hak beliau, kan begitu," tuturnya.

Meski demikian, Moeldoko menyebut dirinya tak pernah memikirkan peluang tersebut. Ia mengaku mencintai pekerjaannya saat ini.

Moeldoko juga mengklaim selalu profesional dan tak pernah mengemis jabatan. Oleh karenanya, saat ditanya tentang keinginannya mencalonkan diri di Pilpres 2024, mantan Panglima TNI itu tak menjawab tegas.

"Enggak usah, enggak usah, pertanyaannya nggak usah nakal begitu," ujarnya.

5. Menerima saat didapuk sebagai Ketua Umum Demokrat oleh

Moeldoko menerima keputusan KLB Partai Demokrat kontra-AHY yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat (5/3/2021).

Baca juga: AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri, Bukan Sikap Kesatria

Keputusan itu mengamanatkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB. Moeldoko menyampaikan hal itu lewat sambungan telepon yang diperdengarkan kepada peserta KLB yang hadir.

Namun, sebelum menerima keputusan itu, Moeldoko mengajukan tiga pertanyaan kepada kader Demokrat di lokasi KLB.

"Meski secara aklamasi rekan-rekan telah memberikan kepercayaan kepada saya, saya ingin memastikan. Untuk itu, tolong saudara-saudara jawab beberapa pertanyaan saya untuk memastikan," kata Moeldoko dipantau dari siaran langsung KLB di KompasTV, Jumat.

"Pertama, KLB ini sesuai AD/ART atau tidak?" kata dia.

Peserta KLB lalu menjawab sudah sesuai.

"Kedua, saya ingin tahu keseriusan kalian memilih saya sebagai ketum Partai Demokrat, serius atau tidak?" kata Moeldoko.

Baca juga: Moeldoko: Saya Terima Menjadi Ketua Umum Demokrat

Peserta KLB kembali menjawab serentak dengan "Serius". Hal yang ketiga, Moeldoko meminta kepastian integritas peserta KLB untuk memperjuangkan kepentingan NKRI di atas kepentingan pribadi dan golongan. Peserta KLB lantas menyatakan kesiapannya.

Setelah mendengar tiga jawaban tersebut, Moeldoko mau menerima amanah sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.

"Baik, dengan demikian, saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Oke, kita terima menjadi ketua umum," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mertua SBY, Ibu Ageng, Meninggal Dunia di Usia 91 Tahun

Mertua SBY, Ibu Ageng, Meninggal Dunia di Usia 91 Tahun

Nasional
Penonton PON XX Papua 2021 Dibatasi 25 Persen dari Kapasitas

Penonton PON XX Papua 2021 Dibatasi 25 Persen dari Kapasitas

Nasional
Batasi Pelaku Perjalanan Internasional, Pintu Masuk Udara Hanya Via Jakarta dan Manado

Batasi Pelaku Perjalanan Internasional, Pintu Masuk Udara Hanya Via Jakarta dan Manado

Nasional
Luhut Klaim Penanganan Pandemi di Indonesia Dapat Penghargaan dari Banyak Negara

Luhut Klaim Penanganan Pandemi di Indonesia Dapat Penghargaan dari Banyak Negara

Nasional
Ini 10 Daerah yang Masih Terapkan PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali

Ini 10 Daerah yang Masih Terapkan PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali

Nasional
Luhut: Kasus Harian Covid-19 Turun 98 Persen dari Puncaknya

Luhut: Kasus Harian Covid-19 Turun 98 Persen dari Puncaknya

Nasional
Luhut Soroti Rendahnya Cakupan Vaksinasi Covid-19 terhadap Lansia

Luhut Soroti Rendahnya Cakupan Vaksinasi Covid-19 terhadap Lansia

Nasional
Anggota DPR Minta Penindakan Teroris Beriringan dengan Deradikalisasi

Anggota DPR Minta Penindakan Teroris Beriringan dengan Deradikalisasi

Nasional
Antipasi Masuknya Varian Mu dan Lambda, Pemerintah Batasi Pintu Masuk RI

Antipasi Masuknya Varian Mu dan Lambda, Pemerintah Batasi Pintu Masuk RI

Nasional
PPKM Diperpanjang, Perusahaan Sektor Non-esensial Bisa Terapkan WFO 25 Persen dari Kapasitas

PPKM Diperpanjang, Perusahaan Sektor Non-esensial Bisa Terapkan WFO 25 Persen dari Kapasitas

Nasional
Sedekah Wi-Fi untuk Para Pewaris Negeri

Sedekah Wi-Fi untuk Para Pewaris Negeri

Nasional
UPDATE 20 September: 45,2 Juta Orang Sudah Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 20 September: 45,2 Juta Orang Sudah Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Luhut: Kami Tak Akan Lakukan Perubahan Kebijakan Pandemi yang Drastis, Mohon Pengertiannya

Luhut: Kami Tak Akan Lakukan Perubahan Kebijakan Pandemi yang Drastis, Mohon Pengertiannya

Nasional
Luhut: Positivity Rate Covid-19 Indonesia Kini di Bawah 2 Persen

Luhut: Positivity Rate Covid-19 Indonesia Kini di Bawah 2 Persen

Nasional
Luhut: Liga 2 Bisa Digelar di Daerah PPKM Level 3 dan 2 di Jawa Bali

Luhut: Liga 2 Bisa Digelar di Daerah PPKM Level 3 dan 2 di Jawa Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.