Alasan Pemerintah Tambah 3 Provinsi dalam Pelaksanaan PPKM Skala Mikro

Kompas.com - 05/03/2021, 16:13 WIB
Petugas melakukan sosialiasi 5M secara door to door di Kelurahan Kumpulrejo KOMPAS.com/DIAN ADE PERMANAPetugas melakukan sosialiasi 5M secara door to door di Kelurahan Kumpulrejo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap alasan masuknya Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan sebagai daerah tambahan yang memberlakukan Pembatasan Kgiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kemendagri Syafrizal mengatakan, semua itu dikarenakan penularan Covid-19 di tiga daerah tersebut masih terbilang tinggi.

"Jadi jika dilihat, di luar Jawa dan Bali, ketiga provinsi tersebut memang memiliki jumlah kasus aktif tertinggi, bahkan Kaltim mencapai 6.000-an kasus," kata Syafrizal kepada wartawan, Jumat (5/3/2021).

Baca juga: Pemerintah Perluas Penerapan PPKM Skala Mikro di 3 Provinsi Ini

Selain tiga daerah tersebut, PPKM berskala mikro itu juga dilakukan di kawasan Pulau Jawa dan Bali seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali.

Ia mengatakan, 10 daerah yang diminta menjalani PPKM berskala mikro ini menyumbang 70 persen kasus aktif nasional.

"Jadi jika kita bisa menekan kasus pada kontribusi 70 persen kasus aktif ini, diharapkan dapat melandaikan kurva dengan lebih cepat lagi," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemerintah juga memperpanjang masa pelaksanaan PPKM berskala mikro sejak 9 hingga 22 Maret 2021.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan PPKM berskala mikro akan dikembangkan di provinsi yang berada di luar Jawa.

Baca juga: Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret

PPKM mikro yang dimaksud akan menyasar daerah dengan jumlah kasus Covid-19 yang tinggi.

"(PPKM mikro) Akan dikembangkan di provinsi di luar Jawa (dan Bali) yang memiliki kasus aktif yang banyak," ujar Jokowi dalam keterangan pers secara virtual, Kamis (4/3/2021) malam.

Jokowi menyebut, PPKM mikro yang selama ini dijalankan telah memberikan hasil yang cukup baik.

Hal ini terlihat dari jumlah kasus Covid-19 secara mingguan di tujuh provinsi yang menggelar PPKM telah mengalami penurunan.

"Di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan Bali kelihatan sekali trennya terus menurun ini trennya sangat bagus," ucap Jokowi.

Meski demikian, kepala negara mengingatkan agar semua pihak tetap harus bekerja keras aga laju penularan Covid-19 terus menurun secara berkelanjutan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Risma Marah Saat Cek Bansos di Tuban: Bantuan Tiga Bulan Kenapa Hanya Dicairkan Dua Bulan?

Risma Marah Saat Cek Bansos di Tuban: Bantuan Tiga Bulan Kenapa Hanya Dicairkan Dua Bulan?

Nasional
Pemkot Jaktim Gencarkan Pembuatan Sumur Resapan, 1.000 Titik Ditargetkan Rampung Akhir November

Pemkot Jaktim Gencarkan Pembuatan Sumur Resapan, 1.000 Titik Ditargetkan Rampung Akhir November

Nasional
UPDATE: Tambah 6 di Iran, Total 5.444 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 6 di Iran, Total 5.444 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Panglima TNI Sebut Alat Kesehatan Disiapkan di Tempat Isolasi Terpusat Pasien Covid-19

Panglima TNI Sebut Alat Kesehatan Disiapkan di Tempat Isolasi Terpusat Pasien Covid-19

Nasional
Bantu Indonesia, India Beri 300 Konsentrator dan 100 Metrik Ton Oksigen Cair

Bantu Indonesia, India Beri 300 Konsentrator dan 100 Metrik Ton Oksigen Cair

Nasional
Rencana Pelonggaran PPKM di Tengah Tingginya Kasus Covid-19 dan Angka Kematian...

Rencana Pelonggaran PPKM di Tengah Tingginya Kasus Covid-19 dan Angka Kematian...

Nasional
Aksi Laser ke Gedung Merah Putih Dinilai Tak Bisa Dipidanakan

Aksi Laser ke Gedung Merah Putih Dinilai Tak Bisa Dipidanakan

Nasional
Jokowi: Rumah Oksigen Gotong Royong di Jaktim Bisa Tampung 500 Pasien Covid-19

Jokowi: Rumah Oksigen Gotong Royong di Jaktim Bisa Tampung 500 Pasien Covid-19

Nasional
3.127.826 Kasus Covid-19 RI dan Menanti Tanggung Jawab Negara atas Tingginya Angka Kematian Isolasi Mandiri...

3.127.826 Kasus Covid-19 RI dan Menanti Tanggung Jawab Negara atas Tingginya Angka Kematian Isolasi Mandiri...

Nasional
Revisi Statuta UI Dikhawatirkan Berkaitan dengan Agenda Politik 2024

Revisi Statuta UI Dikhawatirkan Berkaitan dengan Agenda Politik 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Covid-19 | Isolasi Mandiri adalah Tanggung Jawab Negara

[POPULER NASIONAL] Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Covid-19 | Isolasi Mandiri adalah Tanggung Jawab Negara

Nasional
Statuta UI Dinilai Cacat, Anggota Parpol Bisa Masuk MWA hingga Kewenangan Dewan Guru Besar Dikerdilkan

Statuta UI Dinilai Cacat, Anggota Parpol Bisa Masuk MWA hingga Kewenangan Dewan Guru Besar Dikerdilkan

Nasional
Pimpinan DPR: Jangan Sampai Ada Penimbunan Obat Terapi Covid-19

Pimpinan DPR: Jangan Sampai Ada Penimbunan Obat Terapi Covid-19

Nasional
Wapres: 14.385 Insan Pers Telah Divaksinasi Dosis Kedua

Wapres: 14.385 Insan Pers Telah Divaksinasi Dosis Kedua

Nasional
Ribuan Orang Meninggal Saat Isolasi Mandiri, Tanggung Jawab Negara Dinanti

Ribuan Orang Meninggal Saat Isolasi Mandiri, Tanggung Jawab Negara Dinanti

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X