Jokowi Ingin Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di 2021 Betul-betul Tercapai

Kompas.com - 04/03/2021, 11:07 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membacakan pidato dalam peresmian renovasi Masjid Istiqlal. Muclis JR/Biro SetpresPresiden Joko Widodo (Jokowi) saat membacakan pidato dalam peresmian renovasi Masjid Istiqlal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya bekerja keras untuk memulihkan perekonomian nasional di tahun 2021.

Ia ingin ekonomi tahun ini tumbuh positif meski masih dalam situasi pandemi Covid-19.

"Saya ingin menegaskan bahwa tahun 2021 adalah tahun pemulihan, target growth yang ada di APBN yang tadi saya sampaikan 5 persen itu harus betul-betul tercapai," kata Jokowi saat membuka rapat kerja nasional Kementerian Perdagangan tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3/2021).

Baca juga: Pradi: Kami Akan Jaga Pertumbuhan Ekonomi Depok Tanpa Korbankan Kesehatan Warga

Jokowi menyebut bahwa pandemi mengakibatkan kinerja perekonomian Indonesia setahun terakhir sangat terganggu. Pagebluk menyebabkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 minus 2,19 persen.

Oleh karenanya, Jokowi mengakui bahwa tidak mudah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang positif.

Namun, ia meminta jajarannya optimistis dan bekerja dengan terobosan-terobosan inovatif, tidak hanya bersifat normatif.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita harus bekerja dengan cara-cara baru karena semuanya memang berubah meninggalkan cara-cara lama," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Pandemi Buat Kinerja Perekonomian Kita Sangat Terganggu ...

Jokowi meminta agar kebijakan perdagangan memberikan kontribusi besar terhadap agenda strategis pemulihan perekonomian nasional.

Kebijakan perdagangan, kata dia, harus menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

Ia menekankan supaya ada jaminan terhadap ketersediaan pasokan kebutuhan bahan pokok, termasuk soal stabilitas harga.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Padankan Data PBI-JK dengan NIK, Mensos Risma Ajak Pemda Proaktif

Padankan Data PBI-JK dengan NIK, Mensos Risma Ajak Pemda Proaktif

Nasional
UPDATE 27 September: 40.270 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 September: 40.270 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Sejumlah Tokoh Deklarasikan Agama-agama Indonesia yang Adil dan Damai

Sejumlah Tokoh Deklarasikan Agama-agama Indonesia yang Adil dan Damai

Nasional
Kemensos Hapus 9 Juta Data Penerima PBI-JK yang Terindikasi Ganda hingga Tidak Padan

Kemensos Hapus 9 Juta Data Penerima PBI-JK yang Terindikasi Ganda hingga Tidak Padan

Nasional
UPDATE 27 September 2021: Bertambah 1.390 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4,2 Juta

UPDATE 27 September 2021: Bertambah 1.390 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4,2 Juta

Nasional
Ahli Hukum Sebut KY Berwenang Lakukan Seleksi Hakim Ad Hoc MA

Ahli Hukum Sebut KY Berwenang Lakukan Seleksi Hakim Ad Hoc MA

Nasional
Patung Sejarah G302/PKI Dibongkar, Kostrad: Permintaan Mantan Pangkostrad demi Ketenangan Lahir Batin

Patung Sejarah G302/PKI Dibongkar, Kostrad: Permintaan Mantan Pangkostrad demi Ketenangan Lahir Batin

Nasional
SBY Ngetwit Soal Hukum Bisa Dibeli, Kubu KLB: Kami Sangat Setuju, Hukum Harus Ditegakkan

SBY Ngetwit Soal Hukum Bisa Dibeli, Kubu KLB: Kami Sangat Setuju, Hukum Harus Ditegakkan

Nasional
Jokowi: 1,5 Tahun Hadapi Covid-19, Kondisi Indonesia Membaik

Jokowi: 1,5 Tahun Hadapi Covid-19, Kondisi Indonesia Membaik

Nasional
BEM Seluruh Indonesia Sampaikan 5 Tuntutan Saat Demo di Area Gedung Merah Putih KPK

BEM Seluruh Indonesia Sampaikan 5 Tuntutan Saat Demo di Area Gedung Merah Putih KPK

Nasional
DPR Minta MK Tolak Permohonan Uji Materi soal Keserentakan Pemilu 2024

DPR Minta MK Tolak Permohonan Uji Materi soal Keserentakan Pemilu 2024

Nasional
Kuasa Hukum Pertanyakan Rencana Luhut Gugat Fatia dan Haris Azhar Rp 100 Miliar

Kuasa Hukum Pertanyakan Rencana Luhut Gugat Fatia dan Haris Azhar Rp 100 Miliar

Nasional
Eks Anggota KPPS Gugat Keserentakan Pemilu, Ini Tanggapan DPR

Eks Anggota KPPS Gugat Keserentakan Pemilu, Ini Tanggapan DPR

Nasional
KPK Minta Pihak Lain Tak Kuasai Aset Wawan yang Disita

KPK Minta Pihak Lain Tak Kuasai Aset Wawan yang Disita

Nasional
Pengamat Duga Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK 'By Design'

Pengamat Duga Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK "By Design"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.