Kompas.com - 28/12/2020, 12:48 WIB
Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti saat menjadi keynote speaker di IAIN Jember KOMPAS.com/Dokumentasi IAIN JemberKetua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti saat menjadi keynote speaker di IAIN Jember

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mattalitti mengatakan, di masa pandemi Covid-19 ini DPD fokus untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah terjaga.

Tahun ini, kata dia, DPD fokus untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang menjadi fokus pemerintah untuk menggerakkan ekonomi dalam negeri.

"Fokus DPD saat ini adalah memastikan pertumbuhan ekonomi di daerah terjaga dan kesejahteraan seluruh stakeholder di daerah terjamin," kata La Nyalla saat membuka focus group discussion Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bertajuk Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Sektor Perumahan secara daring, Senin (28/12/2020).

Baca juga: Bank Danamon Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2021 Capai 3,4 Persen

La Nyalla mengatakan, sektor properti sangat penting karena memiliki peran strategis untuk meningkatkan pertumbuhan 175 industri terkait.

Jumlah tersebut terdiri dari 38 sektor terkait langsung dan 137 sektor tidak terkait langsung.

Bahkan, kata dia, secara nasional sektor tersebut mampu menyerap sekitar 30 juta tenaga kerja.

"Pukulan terhadap sektor ini sangat dirasakan masyarakat di masa pandemi," kata dia.

Ia mengatakan dalam sektor tersebut, pertumbuhan penjualan rumah komersial turun berkisar 50-80 persen, perkantoran turun 74,6 persen, mal turun 85 persen, dan hotel turun sebesar 90 persen.

Oleh karena itu, kata dia, undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pun diharapkan bisa mendorong industri properti sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi.

Baca juga: Bappenas: Butuh Investasi Rp 5.900 Triliun untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen

Sebab dalam UU tersebut para pelaku usaha mikro kecil (UMK) diberi kemudahan dalam membeli apartemen.

"Dan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) UU Cipta Kerja mengamanatkan pendirian badan percepatan penyelenggaraan perumahan sehingga membuka peluang tersedianya hunian murah di tengah kota," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Nasional
Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Nasional
KPK Sesalkan Beredarnya Surat Perintah agar Pegawai Tak Lolos TWK Melepaskan Pekerjaan

KPK Sesalkan Beredarnya Surat Perintah agar Pegawai Tak Lolos TWK Melepaskan Pekerjaan

Nasional
Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK: Antara Capai Kompetensi dan Upaya Melumpuhkan

Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK: Antara Capai Kompetensi dan Upaya Melumpuhkan

Nasional
Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum PKPI

Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum PKPI

Nasional
1,7 Kasus Covid-19 di Indonesia, Waspadai Lonjakan Kasus

1,7 Kasus Covid-19 di Indonesia, Waspadai Lonjakan Kasus

Nasional
BKN Akui Antiradikalisme Jadi Salah Satu Aspek TWK Pegawai KPK

BKN Akui Antiradikalisme Jadi Salah Satu Aspek TWK Pegawai KPK

Nasional
Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Nasional
ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

Nasional
BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

Nasional
UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X