Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK MInta Keluarga Miskin dengan Ibu Hamil dan Anak Stunting Masuk Daftar Penerima PKH

Kompas.com - 03/03/2021, 13:38 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta agar keluarga miskin yang memiliki ibu hamil dan anak stunting dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Ia menginginkan pemerintah daerah bisa memasukkan masyarakat miskin dengan kondisi tersebut ke DTKS agar mereka dapat menerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan pemerintah.

Oleh karena itu, Muhadjir pun meminta pemerintah daerah mengevaluasi dan memperbarui data penerima bantuan sosial tersebut melalui musyawarah desa atau kelurahan.

"Kalau bisa segera diadakan pendataan ulang penerima PKH. Syukur-syukur kalau kuotanya bisa ditambah, tapi kalau tidak bisa sebaiknya dialihkan bagi yang dianggap lebih tidak mampu," kata Muhadjir saat kunjungan ke Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, dikutip dari siaran pers, Rabu (3/3/2021).

Baca juga: Oknum Pendamping PKH Gelapkan Dana Bansos Rp 107 Juta Selama 2 Tahun, Korban Tak Tahu Namanya Jadi Penerima

Ia mengatakan, evaluasi tersebut perlu dilakukan untuk mengeluarkan penerima PKH yang sudah mampu, salah satunya yang sudah memiliki usaha secara mandiri.

Muhadjir mengatakan, mereka yang sudah mandiri dan mampu tidak perlu dibantu dengan PKH lagi.

Dengan demikian, maka bantuannya bisa dialihkan kepada keluarga rentan miskin yang memiliki ibu hamil dan anak stunting.

"Bantuan bisa dialihkan kepada keluarga membutuhkan yang ada ibu hamil atau punya anak stunting sehingga nanti (bantuannya) bisa digunakan untuk meningkatkan gizi anak," kata dia.

Baca juga: BLT PKH Ibu Hamil dan Balita Rp 3 Juta, Simak Begini Cara Daftarnya

Diketahui, hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Status Gizi Balita pada 2019 menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia sebesar 27,67 persen.

Hal itulah yang menyebabkan pemerintah mencanangkan target penurunan stunting menjadi 14 persen tahun 2024.

Muhadjir mengatakan, stunting di Tanah Air kerap kali dialami oleh masyarakat miskin sehingga bantuan PKH yang diberikan dapat membantu mereka terhindar dari stunting.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com