Kemenag Tindak Lanjuti Rencana Peningkatan Status Peraturan Bersama soal Kerukunan Umat Beragama Jadi Perpres

Kompas.com - 03/03/2021, 13:31 WIB
Warga melintas di dekat mural bergambar simbol orang berdoa menggunakan masker yang mewakili umat beragama di Indonesia di kawasan Juanda, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (18/6/2020). Mural yang dibuat oleh warga itu bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan masker sebagai salah satu  pencegahan dan penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aww. ANTARA FOTO/Yulius Satria WijayaWarga melintas di dekat mural bergambar simbol orang berdoa menggunakan masker yang mewakili umat beragama di Indonesia di kawasan Juanda, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (18/6/2020). Mural yang dibuat oleh warga itu bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan masker sebagai salah satu pencegahan dan penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama (PKUB Kemenag) menindaklanjuti rencana peningkatan status Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat menjadi Peraturan Presiden (Perpres).

Salah satu yang dilakukan PKUB adalah menghimpun masukan dan saran dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

"Poin penting dalam perpres nanti adalah menguatkan peran pemerintah daerah dan FKUB dalam memelihara dan merawat kerukunan umat beragama," kata Kepala PKUB Kemenag Nifasri dilansir dari laman resmi Kemenag, Rabu (3/3/2021).

Nifsari mengatakan, pihaknya menghimpun masukan dari kementerian dan lembaga melalui forum group discussion (FGD).

Baca juga: Jaga Kerukunan Umat Beragama, FKUB Minta Anggaran Rp 300 Juta-Rp 1 Miliar per Tahun

Dalam penyusunan perpres, lanjut dia, Kemenag juga akan melibatkan para tokoh lintas agama, para pencetus PBM, kementerian atau lembaga, FKUB dan pihak terkait yang kompeten.

"Kegiatan ini menjadi penting untuk menjadi pijakan kita semua dalam merumuskan pembahasan selanjutnya," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad mengatakan, ada empat substansi yang akan diatur dalam rancangan Pepres.

Empat subtansi itu adalah pemeliharaan kerukunan umat beragama, kewenangan kepala daerah, pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadat berikut pengawasan.

Baca juga: Rakornas Rekomendasikan FKUB Diatur Perpres, Wapres Minta Itu Dihitung Masak-masak

"Kita perlu menyatukan frame dalam mendorong peningkatan status Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 menjadi Perpres," ujar La Ode.

"Peraturan ini jelas bertujuan untuk mempermudah umat beragama serta menguatkan pemberdayaan permerintah daerah dan FKUB," lanjut dia.

La Ode pun menegaskan, Kemendagri mendukung upaya Kemenag untuk meningkatkan PBM Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 menjadi Perpres sehingga dapat mengisi kekosongan hukum sesuai hirarki perundang-undangan.

"Pengaturan lebih lanjut dari Perpres dalam implementasi di deerah diatur dalam peraturan daerah," ucap La Ode.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Nasional
Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Nasional
LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

Nasional
Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Nasional
UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Nasional
Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 5.963, Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 1.450.192

UPDATE: Bertambah 5.963, Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 1.450.192

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X