Kompas.com - 03/03/2021, 13:12 WIB
Ilustrasi corona virus (Covid-19) shutterstockIlustrasi corona virus (Covid-19)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman mengatakan bahwa varian baru virus corona B.1.1.7 akan lebih cepat menular pada keramaian.

Menurut dia, penularan varian baru virus Covid-19 ini mencapai 40 persen hingga 70 persen.

Oleh karena itu, ada kecenderungan varian ini lebih mudah menular dari varian virus Covid-19 sebelumnya.

"Ada potensi pada event super spreader atau keramaian akan sangat efektif (menular) itu. Karena 40 sampai 70 persen cepat menular," jelas Dicky pada Kompas.com, Rabu (3/3/2021).

Baca juga: Epidemiolog UGM Sebut Potensi Munculnya Varian Baru Covid-19 di Indonesia Sangat Besar

Menurut Dicky, varian Covid-19 B.1.1.7 merupakan virus SARS-CoV-2 yang sama dengan Covid-19 saat ini. Hanya saja, berbeda kode genetiknya.

"Kalau bicara strain baru, virusnya tetap SARS-CoV-2, penyakitnya pun sama, Covid-19, hanya yang berbeda adalah kode genetik dari si virus ini," kata Dicky.

Karena memiliki tingkat penularan lebih tinggi, Dicky khawatir virus ini dapat meningkatkan tingkat kematian, terutama pada lansia atau orang dengan komorbid. 

"Karena viralnya tinggi, 30 persen meningkatkan kematian," ucap dia. 

Namun demikian, Dicky meminta masyarakat tidak perlu panik. Hal yang harus dilakukan masyarakat, menurut dia, yakni meningkatkan respons dan kewaspadaan pada protokol kesehatan.

"Tidak perlu panik, hanya harus sangat waspada, bukan berarti panik. Waspada itu artinya harus memperkuat responsnya, 3T dan 5M dan diperkuat vaksinasinya," ujar Dicky.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Nasional
Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Nasional
AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

Nasional
BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

Nasional
Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Nasional
BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

Nasional
Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Nasional
KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Nasional
Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Nasional
Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Nasional
Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Nasional
Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Nasional
Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X