Ini Alasan Polri Tolak Laporan soal Kerumunan Penyambutan Jokowi di NTT

Kompas.com - 28/02/2021, 15:37 WIB
Foto : Saat Presiden Joko Widodo diadang lautan warga Maumere, Kabupaten Sikka, NTT, Selasa siang. Kompas.com/Nansianus TarisFoto : Saat Presiden Joko Widodo diadang lautan warga Maumere, Kabupaten Sikka, NTT, Selasa siang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rusdi Hartono membeberkan alasan Bareskrim Polri tidak menerima laporan dari Koalisi Masyarakat Antiketidakadilan dan Gerakan Pemuda Islam (GPI) terkait kerumunan saat penyambutan Presiden Joko Widodo.

Diketahui, dua kelompok itu melaporkan Presiden Jokowi ke Bareskrim terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat kunjungan kerja ke Maumere, Nusa Tenggara Timur. Namun, laporan keduanya ditolak oleh polisi.

"Sebenarnya bukan ditolak, akan tetapi didahului proses konsultasi antara petugas SPKT Bareskrim dengan pihak yang akan membuat laporan," ungkap Rusdi ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (28/2/2021).

Baca juga: Polri Tolak Laporan soal Kunjungan Jokowi ke NTT yang Picu Kerumunan


Dari konsultasi tersebut, Rusdi menuturkan, didapat kesimpulan bahwa kegiatan Presiden tidak bisa dikenakan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Menurutnya, masyarakat datang berkerumun karena ingin melihat Jokowi dan bukan atas dasar undangan atau ajakan berkumpul.

Maka dari itu, polisi menilai unsur ajakan tidak terpenuhi untuk disangkakan jerat pidana tersebut.

"Atas dasar kesimpulan tersebut, petugas SPKT Bareskrim tidak memproses dalam sebuah laporan polisi," ujar Rusdi.

Baca juga: Soal Kerumunan Penyambutan Jokowi, KSP: Wajar, Warga Sudah Lama Ingin Bertemu Presiden

Sebelumnya, anggota Koalisi Masyarakat Antiketidakadilan, Kurnia, berpendapat bahwa Jokowi telah melakukan tindak pidana pelanggaran kekarantinaan kesehatan karena menciptakan kerumunan saat pandemi Covid-19.

Menurut Kurnia, kegiatan Jokowi yang membagi-bagikan bingkisan dari atas mobil sehingga menimbulkan kerumunan bertolak belakang dengan semangat pemerintah menekan laju penularan Covid-19.

Akan tetapi, laporan koalisi tersebut ditolak polisi. Kurnia pun mengaku kecewa.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Nasional
LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

Nasional
Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Nasional
UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Nasional
Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 5.963, Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 1.450.192

UPDATE: Bertambah 5.963, Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 1.450.192

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.599.763, Bertambah 5.041 Orang

UPDATE: Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.599.763, Bertambah 5.041 Orang

Nasional
Dukung BPOM, Mantan Pimpinan KPK: Kepedulian Kami sebagai Warga yang Waras

Dukung BPOM, Mantan Pimpinan KPK: Kepedulian Kami sebagai Warga yang Waras

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X