Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Kompas.com - 26/02/2021, 17:39 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Tanah Air pada tahap pertama lamban.

Saat ini, kata dia, pelaksanaan vaksinasi hanya berkisar di angka 80.000 hingga 90.000 per hari.

Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan agar per harinya target yang tercapai vaksinasi adalah satu juta peserta.

"Memang untuk pertama kali masih lamban sekitar 80.000 sampai 90.00 per hari, target yang ingin dicapai, dikejar sesuai permintaan Presiden, itu satu juta satu hari sehingga akan ada percepatan terutama pada tahap kedua," kata Ma'ruf, dilansir dari Antara (26/2/2021).

Baca juga: Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Ma'ruf mengatakan, dalam vaksinasi Covid-19 pemerintah kini menargetkan agar bisa diselesaikan dalam waktu satu tahun bahkan kurang.

Meskipun sebelumnya, vaksinasi tersebut ditargetkan pelaksanaannya selama 15 bulan untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) dari 70 persen populasi penduduk Indonesia.

Percepatan tersebut salah satunya adalah melalui rencana Vaksin Gotong Royong atau vaksin mandiri.

"Untuk lebih mempercepat (vaksinasi) sekarang sedang dibicarakan kemungkinan keikutsertaan masyarakat ikut melakukan penyediaan vaksin gotong royong atau vaksin mandiri," kata dia.

Baca juga: Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Dengan begitu, ujar Ma'ruf, diharapkan target vaksinasi yang masih sedikit pun bisa lebih dipercepat pada bulan April mendatang.

Adapun rencana penyediaan vaksin gotong royong atau vaksin mandiri Covid-19, Ma'ruf meminta agar jangan diartikan mengurangi jatah masyarakat.

Menurut Ma'ruf, hal tersebut justru merupakan salah satu upaya percepatan vaksinasi yang merupakan program pemerintah.

"Tapi jangan sampai ini diartikan mengurangi jatah yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat tidak dikurangi (jatahnya)," kata dia.

Baca juga: Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Diketahui, Kementerian Kesehatan menargetkan sasaran vaksinasi Covid-19 tahap kedua mencapai 38.513.446 orang yang terdiri dari kelompok lanjut usia dan petugas pelayanan publik.

Kelompok prioritas yang menerima vaksin tahap kedua adalah pedagang pasar, pendidik (guru, dosen, tenaga pendidik), tokoh agama, wakil rakyat, pejabat pemerintah, dan aparatur sipil negara (ASN).

Kemudian, keamanan (TNI-Polri), pariwisata (petugas hotel dan petugas restoran), pelayanan publik (Damkar, BPBD, BUMN, BPJS, kepala/perangkat Desa), pekerja transportasi publik, atlet, dan wartawan.

Pada tahap pertama, penerima vaksin Covid-19 adalah tenaga medis yang jumlah sasaran vaksinasinya mencapai 1.468.764 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com