Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Kompas.com - 26/02/2021, 16:52 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin agar transformasi digital menyasar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air.

Ia menyebut, transformasi digital menjadi pintu UMKM untuk masuk ke marketplace.

"Kita juga ingin transformasi digital bisa menyasar jutaan UMKM di negara kita Indonesia," kata Jokowi dalam acara Microsoft Developer's Conference yang ditayangkan YouTube Sekretariat Kabinet RI, Jumat (26/2/2021).

"Transformasi digital adalah pintu, pintu masuk agar UMKM bisa masuk dalam marketplace digital dan bisa menjadi bagian dari supply chain nasional maupun global," kata dia.

Baca juga: Jokowi Minta agar Tol Langit Palapa Ring Tersambung hingga Rumah Warga

Menurut Jokowi, momentum pandemi bisa digunakan untuk menyiapkan UMKM naik kelas.

Sejalan dengan data yang ada, belakangan terjadi peningkatan transaksi penjualan online mencapai 10-15 persen.

Hal ini, kata dia, memperkuat kampanye nasional untuk membeli produk-produk UMKM yang terwadahi dalam e-commerce.

Saat ini, sudah ada 8 juta dari 60 juta unit UMKM yang terhubung dengan e-commerce. Jokowi ingin jumlah ini terus bertambah.

"Kita harus terus mendorong setidaknya jumlah itu selalu bertambah lagi bisa menjadi 10 juta, bisa 15 juta, dan naik lagi 20 juta dan seterusnya," ujar dia.

Baca juga: Jokowi: Kita Tak Boleh Jadi Korban Praktik Ketidakadilan Raksasa Digital Dunia

Untuk menyiapkan hal ini, Jokowi meminta agar pelatihan penggunaan teknologi digital untuk UMKM diperbanyak.

Pemerintah memfasilitasi hal tersebut, salah satunya melalui pelatihan daring di program Kartu Prakerja.

"Hal seperti ini juga bisa dilakukan oleh kementerian, lembaga bekerja sama dengan komunitas digital dengan memberikan pelatihan-pelatihan online secara gratis," kata dia. 

Jokowi juga mengatakan, transformasi digital menjadi kunci untuk bertahan di masa pandemi.

Transformasi digital membantu masyarakat bekerja lebih cepat dan efisien dan tetap produktif di tengah keterbatasan interaksi.

Baca juga: Jokowi: Transformasi Digital Jangan Hanya Untungkan Pihak Luar

Oleh karena itu, ia meminta momentum ini digunakan untuk mendorong percepatan transformasi digital, mulai dari digital government, digitial economy, sampai dengan digital society, dan digital infrastructure.

"Percepatan tersebut tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tidak bisa. Dibutuhkan partisipasi aktif dari seluruh komunitas digital indonesia, baik melalui investasi pembangunan pusat data, mempercepat program literasi digital dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan talent digital secara masif," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com