BrandzView
Konten ini merupakan kerja sama Kompas.com dengan Indihome

Bonus Demografi Berpeluang Tingkatkan Perekonomian Nasional, Asal ...

Kompas.com - 26/02/2021, 16:46 WIB
Hotria Mariana,
Agung Dwi E

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Indonesia berpeluang dapat memanfaatkan bonus demografi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Bonus ini akan mencapai puncak pada 2030-2040.

Berdasarkan kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dalam rentang waktu tersebut, 64 persen dari total populasi di Tanah Air didominasi oleh masyarakat usia produktif, yaitu 15-64 tahun.

Pada kondisi tersebut, angka ketergantungan bakal rendah. Dengan kata lain, total penduduk belum produktif dan tidak produktif yang ditanggung penduduk usia produktif mengecil.

Arah menuju bonus demografi juga sudah ditunjukkan dalam sensus Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Kamis (21/1/2021). Tercatat, jumlah penduduk Indonesia usia produktif hingga September 2020 mencapai 191 juta jiwa atau sekitar 74,7 persen dari total populasi.

Meski demikian, bonus demografi baru memberikan manfaat secara ekonomi jika masyarakat usia produktif memiliki kualitas tinggi, baik pendidikan maupun kesehatan.

General Manager Enciety Business Consult Don Rozano membenarkan bahwa bonus demografi memang menjadi kesempatan emas. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga menjadi tantangan.

Untuk mempersiapkan penduduk usia produktif berkualitas tinggi, kata Rozano, pemerataan jaringan internet di Indonesia bisa dijadikan stimulus.

“Isu terkait layanan internet di Indonesia sebenarnya bukan pada kecepatan seperti yang saat ini diangkat oleh beberapa penyedia layanan akses broadband, melainkan pemerataan akses dan kesetaraan layanan untuk masyarakat. Sudah semestinya para internet service provider, ikut berperan dalam upaya pemerataan akses internet di Tanah Air,” jelas Rozano dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (26/2/2021).

Terlebih, di masa pandemi Covid-19, internet seolah jadi harga mati karena sudah menjadi urat nadi aktivitas masyarakat dan perekonomian saat ini.

Ketergantungan Indonesia akan internet dapat dilihat dari tingkat penetrasinya pada 2020. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan, total pengguna internet di Indonesia bertambah menjadi 196,7 juta jiwa hingga kuartal II 2020. Penetrasi internet Indonesia hingga kuartal tersebut mencapai 73,7 persen, naik 8,9 persen dari 64,8 persen pada 2018.

Sayangnya, kondisi tersebut belum diimbangi dengan penyediaan jaringan internet yang merata. Sebagian besar penyedia layanan internet hanya membangun jaringan fiber di lokasi-lokasi yang bisa memberikan keuntungan secara bisnis.

Rozano mengatakan, ketersediaan fixed broadband hanya sebesar 9,66 juta atau sekitar 3,60 persen dari total populasi penduduk. Artinya, jaringan internet masih belum merata ke daerah-daerah di Indonesia.

Padahal, menurut riset Enciety Business Consult 2020, internet semakin dibutuhkan oleh penduduk di luar Pulau Jawa guna menunjang aktivitas belajar, bekerja, bisnis, dan hiburan.

Temuan tersebut, kata Rozano, sekaligus menjadi pertanda baik bahwa terjadi peningkatan produktivitas ekonomi di luar Pulau Jawa. Karenanya, penyediaan akses internet berkecepatan optimal perlu disegerakan.

“Tren ini harus terus didorong agar potensi yang ada di luar Jawa makin bisa terangkat,” kata Rozano.

Rozano secara khusus mengapresiasi langkah yang dilakukan Telkom. Melalui layanan fixed broadband IndiHome, jaringan internet dari Sabang hingga Merauke bisa tersambung.

“Tak hanya itu, IndiHome juga menyediakan beragam kecepatan internet yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap aktivitas masyarakat,” imbuhnya.

Selama perjalanannya, kata Rozano, IndiHome telah melakukan pemasangan fiber optic sepanjang 166.343 kilometer. Ukuran tersebut setara dengan empat kali keliling bumi. Semua ini dilakukan guna mempercepat digitalisasi di Tanah Air.

Selain itu, hingga akhir 2020, IndiHome tercatat mampu menjangkau 96,5 persen dari 519 kabupaten atau kota di Indonesia.

Dalam cakupan lebih luas, penyedia layanan internet itu juga telah menjangkau sembilan pulau yang berada di luar wilayah Indonesia. Sebut saja Pulau Bintan, Pulau Karimun, Pulau Kei, Pulau Alor, Pulau Simeulue, Pulau Weh, Pulau Sebatik, Pulau Rote, dan Pulau Sabu.

Lewat sederet aksi nyata tersebut, IndiHome mampu menguasai 85,4 persen market share layanan fixed broadband di Indonesia sampai akhir 2020.

“Angka itu lebih tinggi dibandingkan market share penyedia layanan internet broadband lain, seperti FirstMedia yang hanya 6,9 persen, myRepublic 2,8 persen, Biznet 2,5 persen, MNC Play 1,7 persen,” kata Rozano.

Ia pun berharap, penyedia layanan internet lain mengikuti langkah IndiHome untuk menggarap pasar di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di Indonesia. Dengan begitu, salah satu stimulus pendorong produktivitas pada masa bonus demografi bisa dipenuhi.


Terkini Lainnya

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com