Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Covid-19 Ingatkan Pentingnya Peran Komunitas Masyarakat dalam Akhiri Pandemi

Kompas.com - 26/02/2021, 15:33 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Harmadi mengatakan, peran komunitas masyarakat dalam menangani Covid-19 sangat penting.

Oleh karena itu, ia menilai bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro perlu dilakukan hingga level komunitas terkecil yaitu tingkat RT, RW, dan desa.

"Peran dari komunitas itu menjadi sangat penting. Di level komunitas, di masyarakat, mereka sendiri bisa bermusyawarah, merumuskan, membuat aturan mana yang boleh dan mana yang tidak. Jadi upaya pencegahan itu harus dilakukan pada level komunitas terkecil," kata Sonny dalam diskusi daring BNPB bertajuk "Efektivitas PPKM Mikro: Peran Penting Masyarakat dalam Menekan Penyebaran Covid-19" Jumat (26/2/2021).

Baca juga: Menko PMK Yakin PPKM Mikro Mampu Percepat Penanganan Covid-19

Sonny menilai, apabila upaya pencegahan dilakukan dengan serius dari tingkat RT, RW, dan desa, pengendalian pandemi hasilnya akan lebih baik.

Dengan adanya pelaksanaan PPKM mikro di tingkat terkecil itu, RT dan RW mampu mengawasi daerahnya sendiri terkait pencegahan Covid-19.

Selain itu, Sonny mengingatkan bahwa masyarakat merupakan garda terdepan penanganan Covid-19.

"Dalam rangka upaya untuk membangun ketahanan kesehatan masyarakat, yang menjadi garda terdepan untuk mengakhiri pandemi ini adalah masyarakat itu sendiri," kata dia. 

Sebab, ia menilai masyarakat memiliki kemampuan untuk bergotong royong dan saling mendukung satu sama lainnya.

Ia menekankan, Covid-19 tidak dapat ditangani seorang diri, tetapi dibutuhkan kebersamaan untuk melawannya.

"Maka peran dari komunitas masyarakat menjadi sangat penting. Jadi di level komunitas, di level masyarakat, mereka bisa bermusyawarah, merumuskan, membuat aturan untuk menangani pandemi," tutur dia.

Baca juga: Kota Bekasi Perpanjang PPKM Mikro hingga 8 Maret

Kendati demikian, ia mengungkapkan bahwa masyarakat tetap akan mendapat bantuan dari duta perubahan perilaku yang tersebar di seluruh Indonesia.

Hingga kini, ada 80.000 duta perubahan perilaku di 34 provinsi dan 407 kabupaten/kota.

"Di Pulau Jawa hampir semua ada. Hanya satu kabupaten kalau tidak salah belum ada. Di Bali sudah ada semuanya. Jadi intinya di lokasi PPKM ini ada duta perubahan perilaku. Mereka nanti kami minta untuk mendukung pelaksanaan posko desa atau posko komunitas ini," ujar dia. 

"Jadi sebelumnya kalau mereka mengedukasi masyarakat sekeliling. Sekarang mereka bukan hanya mengedukasi, tetapi menjadi bagian dari posko dan menjalankan upaya bersama untuk fungsi pencegahan. Masyarakat juga bisa konsultasi dengan mereka," ucap dia.

Berdasarkan data Satgas per Kamis (25/2/2021), kenaikan kasus dan kematian tertinggi sudah tidak lagi didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa.

Baca juga: Jokowi Yakin PPKM Mikro Bisa Tekan Penambahan Kasus Covid-19

Satgas Covid-19 juga mengatakan, di Pulau Jawa tidak ada yang masuk ke dalam kategori 5 provinsi dengan kenaikan kasus dan kematian tertinggi.

Hal ini, menurut dia, sejalan dengan perkembangan yang diharapkan, mengingat saat ini pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat RT/RW di Pulau Jawa dan Bali telah memasuki minggu ke-3 dan PPKM kota/kabupaten memasuki minggu ke-7.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com