Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/02/2021, 15:15 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera mengatakan, partainya komunikasi yang baik dengan Partai Nasdem.

Namun, ia menepis anggapan bahwa hubungan baik antara PKS dan Nasdem itu dibangun untuk koalisi pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

"Nasdem punya komunikasi yang baik dengan PKS. Masih panjang menuju 2024. Komunikasi yang normal antarparpol untuk membangun Indonesia saja," kata Mardani saat dihubungi, Jumat (26/2/2021).

Hal itu disampaikan Mardani saat dimintai tanggapan soal peluang PKS berkoalisi dengan Nasdem untuk menyelenggarakan konvensi calon presiden 2024 mendatang.

Baca juga: Nasdem Bakal Gelar Konvensi, Raja Juli: PSI Sudah Deklarasikan Giring Capres

Mardani menuturkan, PKS membuka peluang berkoalisi dengan setiap partai politik yang memiliki kesamaan visi.

"Untuk kepentingan bangsa PKS siap bekerjasama dengan semua pihak yang punya kesamaan visi membangun negeri," ujar Mardani.

Ia melanjutkan, PKS berusaha untuk memunculkan calon dari internal PKS dengan membuka peluang berkoalisi dengan partai-partai lain.

"Sebagai partai kader, PKS berusaha memunculkan calon pemimpinan nasional dari kadernya sendiri dan pada saat bersamaan membuka pintu kerja sama dengan pihak lain," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, partainya akan membangun koalisi untuk menggelar konvensi calon presiden.

Baca juga: Nasdem Ingin Koalisi dalam Konvensi Capres 2024, Demokrat Masih Fokus Konsolidasi

Johnny mengatakan, koalisi tersebut dibentuk agar sosok yang terpilih melalui konvensi dapat berkontestasi di Pilpres 2024 karena telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

"Nasdem membangun komunikasi politik untuk memastikan terbentuknya koalisi minimal memenuhi prasyarat presidential threshold 20 persen agar yang lolos dan memenangkan konvensi mempunyai tiket sebagai calon presiden pada Pilpres 2024," kata Johnny dalam konferensi pers, Kamis (25/2/2021).

Ia mengakui, perolehan suara partainya pada Pemilu 2019 lalu tidak mencukupi untuk seorang diri mencalonkan presiden pada Pilpres 2024 mendatang.

Selain itu, Johnny menyebut bahwa partai-partai yang akan dijadikan rekan koalisi harus memiliki kesamaan platform, visi, dan misi dengan Nasdem untuk dijadikan rekan koalisi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com