Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/02/2021, 14:16 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, kompleks parlemen dikategorikan sebagai zona merah penularan Covid-19.

Hal itu ia sampaikan terkait vaksinasi untuk anggota DPR. Menurut Dasco, pegawai di lingkungan DPR sudah banyak yang terpapar Covid-19.

"Karena DPR ini area sudah merah. Sudah banyak Pamdal (Pengamanan Dalam). Sudah banyak pegawai yang terkena Covid-19," kata Dasco, dalam video yang diterima Kompas.com, Jumat (26/2/2021).

Baca juga: Fraksi PPP Pertanyakan Kebijakan DPR soal Keluarga Anggota yang Dapat Jatah Vaksinasi Covid-19

Dasco menuturkan, proses vaksinasi di DPR tidak hanya diberikan kepada anggota dewan beserta keluarganya. 

Namun juga diberikan untuk para staf pendukung yang bekerja di kompleks parlemen. Merek vaksin yang digunakan sama, yaitu Sinovac.

"Termasuk staf pendukung. Termasuk juga keamanan, office boy. Itu divaksinasi," ujarnya.

Baca juga: Anggota DPR Mulai Jalani Vaksinasi Covid-19

Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk DPR dilakukan secara terbuka. Dasco membantah pernyataan yang menyebut vaksinasi dilakukan secara tertutup.

Kendati demikian, ia tak memungkiri ada pernyataan anggota DPR yang menganggap vaksinasi dilakukan tertutup.

Sebab, menurut Dasco, saat ini DPR sedang dalam masa reses dan kemungkinan ada keterlambatan informasi dari fraksi kepada anggota, terkait pelaksanaan vaksinasi.

"Jadi kalau ada anggota DPR yang menyatakan kok ini tertutup, ya tolong tanya fraksinya. Karena itu sudah diinformasikan kepada fraksi masing-masing," terangnya.

Baca juga: Vaksinasi di DPR, Keluarga Kandung Anggota DPR Turut Divaksinasi

Selain itu, Ketua DPP Partai Gerindra ini juga menjawab soal larangan publikasi atau pengambilan gambar proses vaksinasi Covid-19 anggota DPR.

Sebab, masing-masing fraksi memiliki wewenang untuk melarang publikasi proses vaksinasi.

"Mungkin dari fraksinya masing-masing juga tidak membolehkan, jangan di-upload di sosmed. Kita tidak atur itu sampai dalam," jelasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera membenarkan soal jadwal vaksinasi untuk anggota DPR pada hari ini..

"Iya hari ini, saya jam 10 di DPR," kata Mardani saat dikonfirmasi, Jumat.

Mardani tidak memberikan jawaban saat ditanya terkait keikutsertaan anggota keluarga para anggota DPR dalam vaksinasi tersebut. Ia meminta untuk mengecek hal tersebut di Sekjen DPR.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com