Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua DPR Sebut Kompeks Parlemen Zona Merah, Perlu Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 26/02/2021, 14:16 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, kompleks parlemen dikategorikan sebagai zona merah penularan Covid-19.

Hal itu ia sampaikan terkait vaksinasi untuk anggota DPR. Menurut Dasco, pegawai di lingkungan DPR sudah banyak yang terpapar Covid-19.

"Karena DPR ini area sudah merah. Sudah banyak Pamdal (Pengamanan Dalam). Sudah banyak pegawai yang terkena Covid-19," kata Dasco, dalam video yang diterima Kompas.com, Jumat (26/2/2021).

Baca juga: Fraksi PPP Pertanyakan Kebijakan DPR soal Keluarga Anggota yang Dapat Jatah Vaksinasi Covid-19

Dasco menuturkan, proses vaksinasi di DPR tidak hanya diberikan kepada anggota dewan beserta keluarganya. 

Namun juga diberikan untuk para staf pendukung yang bekerja di kompleks parlemen. Merek vaksin yang digunakan sama, yaitu Sinovac.

"Termasuk staf pendukung. Termasuk juga keamanan, office boy. Itu divaksinasi," ujarnya.

Baca juga: Anggota DPR Mulai Jalani Vaksinasi Covid-19

Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk DPR dilakukan secara terbuka. Dasco membantah pernyataan yang menyebut vaksinasi dilakukan secara tertutup.

Kendati demikian, ia tak memungkiri ada pernyataan anggota DPR yang menganggap vaksinasi dilakukan tertutup.

Sebab, menurut Dasco, saat ini DPR sedang dalam masa reses dan kemungkinan ada keterlambatan informasi dari fraksi kepada anggota, terkait pelaksanaan vaksinasi.

"Jadi kalau ada anggota DPR yang menyatakan kok ini tertutup, ya tolong tanya fraksinya. Karena itu sudah diinformasikan kepada fraksi masing-masing," terangnya.

Baca juga: Vaksinasi di DPR, Keluarga Kandung Anggota DPR Turut Divaksinasi

Selain itu, Ketua DPP Partai Gerindra ini juga menjawab soal larangan publikasi atau pengambilan gambar proses vaksinasi Covid-19 anggota DPR.

Sebab, masing-masing fraksi memiliki wewenang untuk melarang publikasi proses vaksinasi.

"Mungkin dari fraksinya masing-masing juga tidak membolehkan, jangan di-upload di sosmed. Kita tidak atur itu sampai dalam," jelasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera membenarkan soal jadwal vaksinasi untuk anggota DPR pada hari ini..

"Iya hari ini, saya jam 10 di DPR," kata Mardani saat dikonfirmasi, Jumat.

Mardani tidak memberikan jawaban saat ditanya terkait keikutsertaan anggota keluarga para anggota DPR dalam vaksinasi tersebut. Ia meminta untuk mengecek hal tersebut di Sekjen DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com