Salin Artikel

Wakil Ketua DPR Sebut Kompeks Parlemen Zona Merah, Perlu Vaksinasi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, kompleks parlemen dikategorikan sebagai zona merah penularan Covid-19.

Hal itu ia sampaikan terkait vaksinasi untuk anggota DPR. Menurut Dasco, pegawai di lingkungan DPR sudah banyak yang terpapar Covid-19.

"Karena DPR ini area sudah merah. Sudah banyak Pamdal (Pengamanan Dalam). Sudah banyak pegawai yang terkena Covid-19," kata Dasco, dalam video yang diterima Kompas.com, Jumat (26/2/2021).

Dasco menuturkan, proses vaksinasi di DPR tidak hanya diberikan kepada anggota dewan beserta keluarganya. 

Namun juga diberikan untuk para staf pendukung yang bekerja di kompleks parlemen. Merek vaksin yang digunakan sama, yaitu Sinovac.

"Termasuk staf pendukung. Termasuk juga keamanan, office boy. Itu divaksinasi," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk DPR dilakukan secara terbuka. Dasco membantah pernyataan yang menyebut vaksinasi dilakukan secara tertutup.

Kendati demikian, ia tak memungkiri ada pernyataan anggota DPR yang menganggap vaksinasi dilakukan tertutup.

Sebab, menurut Dasco, saat ini DPR sedang dalam masa reses dan kemungkinan ada keterlambatan informasi dari fraksi kepada anggota, terkait pelaksanaan vaksinasi.

"Jadi kalau ada anggota DPR yang menyatakan kok ini tertutup, ya tolong tanya fraksinya. Karena itu sudah diinformasikan kepada fraksi masing-masing," terangnya.

Selain itu, Ketua DPP Partai Gerindra ini juga menjawab soal larangan publikasi atau pengambilan gambar proses vaksinasi Covid-19 anggota DPR.

Sebab, masing-masing fraksi memiliki wewenang untuk melarang publikasi proses vaksinasi.

"Mungkin dari fraksinya masing-masing juga tidak membolehkan, jangan di-upload di sosmed. Kita tidak atur itu sampai dalam," jelasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera membenarkan soal jadwal vaksinasi untuk anggota DPR pada hari ini..

"Iya hari ini, saya jam 10 di DPR," kata Mardani saat dikonfirmasi, Jumat.

Mardani tidak memberikan jawaban saat ditanya terkait keikutsertaan anggota keluarga para anggota DPR dalam vaksinasi tersebut. Ia meminta untuk mengecek hal tersebut di Sekjen DPR.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/26/14162851/wakil-ketua-dpr-sebut-kompeks-parlemen-zona-merah-perlu-vaksinasi-covid-19

Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke