Vaksinasi di DPR, Keluarga Kandung Anggota DPR Turut Divaksinasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Keluarga kandung anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) turut mendapat jatah vaksinasi dalam kegiatan vaksinasi bagi anggota DPR yang tengah berlangsung.

Hal itu diakui oleh anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB Abdul Kadir Karding yang mengatakan anggota keluarganya telah menjalani vaksinasi pada Kamis (25/2/2021).

"Kemarin hari Kamis, itu saya bersama istri dan anak memang mengikuti proses vaksinasi yang dilakukan oleh teman-teman dari Kementerian Kesehatan," kata Karding saat dihubungi, Jumat (26/2/2021).

Baca juga: Anggota DPR Mulai Jalani Vaksinasi Covid-19

Karding mengatakan, dalam undangan yang ia dapat dari pihak Fraksi PKB maupun Sekretariat Jenderal DPR, ia bersama keluarga kandungnya memperoleh jatah vaksin.

"Jadi kemarin kami mendapatkan undangan dari pihak kesekjenan dan lewat fraksi dan akan mendapatkan vaksin, akan divaksin maksud saya, beserta keluarga kandung anak dan istri," ujar Karding.

Karding mengatakan, tidak ada gejala yang ia rasakan setelah divaksinasi dan ia kini tengah menunggu penyuntikan vaksin kedua.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi mengaku tidak tahu-menahu terkait adanya jatah vaksin bagi keluarga anggota Dewan.

Baca juga: Tinjau Vaksinasi, Wapres: Jangan Sampai Atlet Terpapar Covid-19

Ia mengatakan, kebijakan soal vaksinasi itu dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal DPR.

Ia menambahkan, anggota Fraksi PPP pun tidak mengikuti vaksinasi karena saat ini masih masa reses.

"Saya sendiri memilih tidak ikut vaksinasi, karena lebih mengutamakan yang membutuhkan. Apalagi saya penyintas Covid-19 dan tidak masuk prioritas dalam beberapa bulan," ujar Baidowi.

"Selain itu keluarga saya tidak masuk kategori yang harus segera divaksin. Sebaiknya memang kesekjenan menjelaskan secara terbuka," kata dia.

Baca juga: Wapres: Indonesia Berkomitmen Bantu Negara yang Butuh Vaksin Covid-19

Diketahui, kegiatan vaksinasi Covid-19 kini telah memasuki tahap kedua dengan sasaran antara lain tenaga pendidik, pedagang pasar, jurnalis, serta wakil rakyat yang meliputi anggota DPR, DPD, dan DPRD.