Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Keberadaan Tol Langit Bukan Hanya untuk Kepentingan Ekonomi

Kompas.com - 26/02/2021, 10:27 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, keberadaan tol langit bukan hanya untuk memudahkan kepentingan ekonomi.

Tol langit yang telah diresmikan sejak 2019 itu diharapkan mampu mendukung berbagai pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat.

"Kita juga membangun konektivitas digital yang menghubungkan seluruh pelosok nusantara melalui tol langit. Semua ini bukan hanya untuk kepentingan ekonomi semata. Bukan," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Peluncuran Program Konektivitas Digital 2021 dan Prangko Seri Gerakan Vaksinasi Nasional Covid-19 di Istana Negara, Jumat (26/2/2021).

Baca juga: Vaksinasi untuk Wartawan Dimulai, Jokowi Harap Bisa Beri Perlindungan dari Covid-19

Tol langit merujuk kepada Palapa Ring, infrastruktur internet yang terdiri atas kabel optik, microwave, dan menara BTS 4G yang disiapkan pemerintah untuk menggenjot industri digital.

Utamanya, demi mewujudkan pemerataan akses telekomunikasi dan informasi, khususnya daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T), serta melahirkan lebih banyak peluang usaha berbasis internet.

Meski demikian, Jokowi menyebut tol langit juga bisa bermanfaat dalam bidang lain.

"Ini juga untuk merangkai negara kita yang sangat besar ini. Yang berpulau-pulau. Untuk mempercepat layanan pendidikan, mempercepat pelayaann kesehatan," kata dia. 

"Untuk mendukung sinergi budaya nusantara dan tentu saja untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan kita," ujar kepala negara.

Baca juga: Jokowi Berharap Vaksinasi Wartawan Dilaksanakan di Seluruh Indonesia, Tak Hanya di Jakarta

Jokowi mengatakan, selain pembangunan tol langit, dalam lima tahun terakhir pemerintah pun membangun konektivitas nasional dalam bentuk lain.


Contohnya, pembangunan tol laut, membangun jaringan rel kereta api, pembangunan jalan tol, pembangunan bandara dan pelabuhan, serta jalan-jalan di perbatasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com