Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Indonesia Berkomitmen Bantu Negara yang Butuh Vaksin Covid-19

Kompas.com - 25/02/2021, 21:18 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, Indonesia berkomitmen untuk membantu negara-negara sahabat yang membutuhkan vaksin Covid-19.

Komitmen tersebut dibuktikan dengan penunjukkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebagai Co-Chair dari Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI).

Indonesia dianggap telah berperan aktif dalam penyediaan vaksin Covid-19 melalui jalur diplomasi, termasuk bagi seluruh negara secara setara.

"Indonesia telah berkomitmen membantu negara-negara sahabat di kawasan yang membutuhkan vaksin Covid-19," kata Ma'ruf dalam konferensi internasional Tackling The Covid-19 Pandemic: Health, Economics, Diplomacy and Social Perspectives, yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Padjajaran, Kamis (25/2/2021).

Baca juga: Wapres Minta Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Selagi Tunggu Vaksinasi Covid-19

Menurut Ma'ruf, ketersediaan jumlah vaksin Covid-19 di Indonesia lebih baik dibandingkan sejumlah negara berkembang. Meskipun vaksin disediakan secara bertahap, ia meminta masyarakat tetap bersyukur.

Berdasarkan laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) per akhir Januari 2021, masih ada 130 negara belum mendapatkan akses vaksin Covid-19. Mayoritas merupakan negara berkembang.

"Melalui diplomasi dan kerja sama internasional yang gigih, Indonesia berhasil mengamankan ketersediaan vaksin Covid-19 yang mencukupi seluruh kebutuhan kita," ujar Ma'ruf.

Persoalan ketersediaan vaksin, kata Ma'ruf, juga dialami negara maju. Sebagian negara maju belum mampu memastikan ketersediaan vaksin bagi seluruh warganya.

"Ketersediaan vaksin Covid-19 dalam situasi pandemi yang melanda seluruh dunia merupakan persoalan serius tersendiri," ucapnya.

Baca juga: Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Adapun pemerintah menargetkan program vaksinasi bagi sekitar 182 juta penduduk atau 70 persen populasi.

Jumlah tersebut diharapkan dapat mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) dan diharapkan bisa selesai dalam 1 tahun.

Dalam diskusi panel yang digelar Forum Ekonomi Dunia (WEF), Jumat (29/1/2021), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan vaksin Covid-19 merupakan hak setiap orang dan terkait isu kemanusiaan.

Oleh sebab itu ia meminta nasionalisme vaksin dihentikan. Istilah nasionalisme vaksin merujuk pada situasi ketika suatu negara ingin mengamankan stok vaksin demi kepentingan warga negaranya sendiri.

"Saya minta untuk berhenti politisasi vaksin, berhenti nasionalisasi vaksin, kita harus terus mengingatkan diri kita bahwa vaksin adalah isu kemanusiaan," kata Retno,

Baca juga: Negara Kaya Lakukan Nasionalisme Vaksin, Ini Peringatan Sekjen PBB

"Vaksin bukan isu politis. Saya berharap kerja sama multilateral pengadaan vaksin ini berjalan lancar," tutur dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

Nasional
Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Nasional
Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com