Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Para Kader Minta Pengkhianat Dibersihkan dari Partai

Kompas.com - 24/02/2021, 14:29 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan, para kader partai meminta pengkhianat untuk dibersihkan dari partai.

Adapun para pengkhianat yang dimaksud yaitu beberapa kader partai yang dianggap telah memunculkan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat atau yang disebut GPKPD.

"Mereka tidak rela kalau para pengkhianat di partai ini masih satu atap dengan mereka. Mereka minta para pengkhianat untuk dibersihkan dari partai ini," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Rabu (24/2/2021).

Baca juga: Demokrat Pastikan Kader yang Terlibat Kudeta Kena Sanksi Tegas, Paling Berat Pemecatan

Hal tersebut, menurut dia, dikarenakan kader-kader merasa tidak terima perjuangan keras mereka bersama Ketua Umum (Ketum) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinodai oleh kader-kader pengkhianat.

Menurut dia, para kader yang disebut militan atau pemilik suara sah itu tak terima adanya kader pengkhianat.

"Kader militan dan para pemilik suara sah ini tidak terima perjuangan keras mereka bersama Ketum AHY yang sudah menuai hasil sangat baik selama sebelas bulan terakhir, dinodai oleh kader-kader pengkhianat yang malah tidak punya peran sama sekali dalam mengangkat nama baik Demokrat," papar dia. 

Herzaky mengatakan, Ketum Demokrat, Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK), Dewan Kehormatan, maupun Mahkamah Partai sudah menyimak suara para kader militan itu.

Menurut dia, Demokrat akan melakukan penegakkan hukum yang berlaku di internal partai.

Ia menilai, ada aturan dan mekanisme untuk para pengkhianat yang berkomplot dengan pihak eksternal dalam usaha GPKPD, salah satunya sanksi pemecatan.

"Sanksi tegas sudah pasti akan diberikan, kepada siapa pun yang terlibat. Pemecatan memang sanksi terberat yang akan kami berikan," ujar dia.

Baca juga: Demokrat: Ini Bukan AHY vs Jokowi dan Bukan Partai Biru Lawan Partai Merah

Awal Februari, AHY sempat mengutarakan adanya sebuah gerakan yang menginginkan pelengseran dirinya sebagai Ketum Partai Demokrat.

Hal tersebut disampaikan AHY pada Senin (1/2/2021). Ia menyebut ada mantan kader dan kader Partai Demokrat yang terlibat dalam upaya mengambil alih posisi Ketua Umum Partai Demokrat secara paksa.

Gerakan itu disebut bertujuan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024 mendatang.

Menanggapi gerakan ini, AHY sudah menginstruksikan seluruh jajaran pengurus serta kader partai untuk melawan dan mencegah pihak-pihak yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai atau kudeta.

"Mari kita lawan, cegah, tangkal, dan hadapi para pelaku GPK-PD (gerakan pengambilalihan kekuasaan Partai Demokrat dengan keberanian seorang patriot," kata Agus dalam keterangan tertulis, Rabu (17/2/2021).

Baca juga: AHY Tak Lagi Seret Jokowi dalam Isu Kudeta Partai, Pengamat: Strategi Bagus

Selain itu, AHY juga meminta para kader tidak menjadi pengkhianat partai. Sebab, ia menekankan, pengkhianat tidak akan diterima di tengah organisasi manapun.

"Sekali dicap pengkhianat, sulit untuk mengembalikan kepercayaan itu seumur hidup kita," ucap dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com