Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Selain Bantuan Pangan, Kantor Pos Mamuju Salurkan BST untuk 11.888 KPM

Kompas.com - 23/02/2021, 20:30 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kepala Regional X Sulawesi Maluku PT Pos Indonesia (Persero) Istiqomah Syariah mengatakan, Kantor Pos Mamuju bertanggung jawab untuk menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

“Terdapat 11.888 KPM yang mendapatkan alokasi BST di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Sementara itu, sebanyak 9.719 KPM terkena dampak gempa,” katanya, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (23/2/2021).

BST merupakan program bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) berupa uang tunai, senilai Rp 300.000 per KPM. Adapun PT Pos Indonesia mendapat amanah untuk menyalurkan BST ke seluruh wilayah Indonesia.

Sebelumnya, Kantor Pos Mamuju telah memberikan bantuan kepada warga terdampak gempa bumi di Mamuju.

Baca juga: Kemensos Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Gempa Majene dan Mamuju

“Untuk meringankan beban warga, kami memberikan bantuan pangan non tunai (BPNT) dan sembako,” kata Istiqomah atau yang akrab dipanggil Tika.

Pelayanan bantuan, lanjut dia, diberikan melalui kantor pos dan kantor cabang pembantu. Meski ada beberapa kantor yang rusak akibat gempa, namun para warga terdampak tetap mendapatkan bantuan secara maksimal.

"Kami tetap melakukan pelayanan dengan loket darurat. Banyak warga yang menerima kiriman dari luar, seperti makanan, obat-obatan, dan pakaian. Kami, harus memastikan agar barang kiriman tersebut dapat tersampaikan kepada warga," ujar Tika.

Namun, Tika mengaku, dalam penyaluran BST, Kantor Pos Mamuju menghadapi tantangan besar.

Baca juga: Kemensos Pastikan Kelompok Rentan Korban Gempa Sulbar Ditempatkan Terpisah

“Sebab, cukup banyak KPM yang mengungsi ke wilayah pegunungan pasca terjadinya gempa bumi. Mereka (KPM) menyebar ke beberapa daerah untuk mencari tempat aman,” imbuhnya.

Oleh karena itu, PT Pos Indonesia bekerja sama dengan aparat setempat untuk mempermudah penyaluran BST di ibu kota Sulbar ini.

“Aparat setempat akan mencari para KPM dan memberikan pemberitahuan untuk mengambil BST ke posko terdekat," kata Tika.

Namun, lanjut dia, tantangan yang dihadapi bukan hanya itu saja. Kantor Pos Mamuju harus memperhatikan protokol kesehatan (prokes) dalam penyaluran BST.

Baca juga: Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Penerapan prokes dilakukan untuk mencegah terjadinya kerumunan yang bisa meningkatkan kasus Covid-19.

“Untuk mengantisipasinya, kami melakukan penjadwalan dan penyebaran undangan agar para KPM datang secara tertib,” imbuh Tika.

Para KPM yang datang tidak pada waktunya, diminta untuk kembali sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com