Salin Artikel

Selain Bantuan Pangan, Kantor Pos Mamuju Salurkan BST untuk 11.888 KPM

KOMPAS.com – Kepala Regional X Sulawesi Maluku PT Pos Indonesia (Persero) Istiqomah Syariah mengatakan, Kantor Pos Mamuju bertanggung jawab untuk menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

“Terdapat 11.888 KPM yang mendapatkan alokasi BST di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Sementara itu, sebanyak 9.719 KPM terkena dampak gempa,” katanya, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (23/2/2021).

BST merupakan program bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) berupa uang tunai, senilai Rp 300.000 per KPM. Adapun PT Pos Indonesia mendapat amanah untuk menyalurkan BST ke seluruh wilayah Indonesia.

Sebelumnya, Kantor Pos Mamuju telah memberikan bantuan kepada warga terdampak gempa bumi di Mamuju.

“Untuk meringankan beban warga, kami memberikan bantuan pangan non tunai (BPNT) dan sembako,” kata Istiqomah atau yang akrab dipanggil Tika.

Pelayanan bantuan, lanjut dia, diberikan melalui kantor pos dan kantor cabang pembantu. Meski ada beberapa kantor yang rusak akibat gempa, namun para warga terdampak tetap mendapatkan bantuan secara maksimal.

"Kami tetap melakukan pelayanan dengan loket darurat. Banyak warga yang menerima kiriman dari luar, seperti makanan, obat-obatan, dan pakaian. Kami, harus memastikan agar barang kiriman tersebut dapat tersampaikan kepada warga," ujar Tika.

Namun, Tika mengaku, dalam penyaluran BST, Kantor Pos Mamuju menghadapi tantangan besar.

“Sebab, cukup banyak KPM yang mengungsi ke wilayah pegunungan pasca terjadinya gempa bumi. Mereka (KPM) menyebar ke beberapa daerah untuk mencari tempat aman,” imbuhnya.

Oleh karena itu, PT Pos Indonesia bekerja sama dengan aparat setempat untuk mempermudah penyaluran BST di ibu kota Sulbar ini.

“Aparat setempat akan mencari para KPM dan memberikan pemberitahuan untuk mengambil BST ke posko terdekat," kata Tika.

Namun, lanjut dia, tantangan yang dihadapi bukan hanya itu saja. Kantor Pos Mamuju harus memperhatikan protokol kesehatan (prokes) dalam penyaluran BST.

Penerapan prokes dilakukan untuk mencegah terjadinya kerumunan yang bisa meningkatkan kasus Covid-19.

“Untuk mengantisipasinya, kami melakukan penjadwalan dan penyebaran undangan agar para KPM datang secara tertib,” imbuh Tika.

Para KPM yang datang tidak pada waktunya, diminta untuk kembali sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Begitu pula, bagi KPM yang tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) berupa masker, diminta supaya menggunakan masker. Selanjutnya, baru akan dilayani penyerahan bantuan tersebut.

“Pembayaran antrian juga harus menjaga jarak dan sedia hand sanitizer. Untuk itu, kami bekerja sama dengan komunitas dalam proses penyaluran," ujar Tika.

Sementara itu, sambung dia, untuk melayani penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia). Kantor Pos Mamuju akan mengantarkan langsung ke rumah KPM.

Pembagian BST sesuai kluster

Tika menjelaskan, Kantor Pos Mamuju turut membagikan BST ke beberapa wilayah yang mencakup regional x.

Adapun regional x terdiri dari Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulbar, Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Utara (Sulut), Maluku Utara, dan Maluku.

“Maka dari itu, dalam penyaluran BST, kami membaginya ke wilayah kluster dan non-kluster,” ujar Tika.

Non-kluster, kata dia, merupakan wilayah yang masih mudah terjangkau. Utamanya, dapat ditempuh melalui kendaraan darat.

Sementara itu, kluster merupakan wilayah yang sulit dijangkau. Salah satunya adalah kluster 3 dengan lokasi terjauh, terdalam, dan tersulit.

“Wilayah kluster ini berada di pegunungan dan bukit. Bahkan, akses jalan ke sana biasanya berlumpur, dan harus menyeberang pulau,” ucap Tika.

Menurutnya, faktor cuaca menjadi penentu kesuksesan penyaluran BST. Sebab, apabila cuaca tidak bagus, pihaknya tak bisa menyeberang pulau. Maka, penyaluran pun akan terhambat.

Terlebih, Sulteng, Ambon, dan beberapa pulau merupakan wilayah paling sulit dijangkau. Meski demikian, Tika memastikan, penyaluran BST akan selalu dilakukan dengan maksimal.

“Selama ini, dalam penundaan tingkat persentasenya sangat kecil. Hal ini karena, tim kami banyak cara untuk menyalurkannya,” imbuh Tika.

Ia mencontohkan, misal terjadi gempa bumi, pihaknya akan mengalihkan lokasi pembayaran BST. Lokasi awal di kelurahan, namun rusak karena gempa, maka dialihkan ke lapangan menggunakan tenda.

Komitmen Pos Indonesia bantu terdampak bencana

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, menyatakan komitmennya untuk membantu seluruh warga yang terdampak bencana.

“Pos Indonesia sebagai salah satu perusahaan Badan usaha milik negara (BUMN) siap memberikan bantuan apapun untuk membantu para warga terdampak bencana,” ujarnya.

Tak lupa, Faizal turut mengajak perusahaan BUMN lainnya untuk bersama turun tangan membantu meringankan beban warga terdampak bencana.

Menurutnya, komitmen Pos Indonesia dalam membantu korban bencana adalah berita yang menggembirakan.

“Mengingat sumber daya Pos Indonesia yang kuat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, kami siap membantu masyarakat Indonesia di mana pun berada,” jelas Faizal.

Ia mencontohkan, pada bencana banjir di Majene, Sulbar. PT Pos Indonesia telah menginisiasi penyaluran bantuan di wilayah tersebut.

“Korban bencana alam tentu sangat membutuhkan bantuan terutama kebutuhan pokok pangan, sandang, dan papan,” ucap Faizal.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/23/20303711/selain-bantuan-pangan-kantor-pos-mamuju-salurkan-bst-untuk-11888-kpm

Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke