Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 Tahap Kedua Dilakukan dengan 4 Cara

Kompas.com - 23/02/2021, 06:15 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Reisa Brotoasmoro mengatakan, metode pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap kedua dilakukan dengan empat pola.

Pertama, vaksinasi yang dilakukan di sekitar 13.600 fasilitas kesehatan.

"Kedua, vaksinasi yang dilakukan melalui institusi TNI/Polri," ujar Reisa dalam konferensi pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (22/2/2021).

Ketiga, vaksinasi massal di tempat seperti yang sudah pernah dilakukan di kota-kota besar yakni Yogyakarta, Surabaya, Bandung dan DKI Jakarta.

Keempat, dengan vaksinasi massal bergerak, di mana nantinya tim vaksinator yang akan bergerak untuk sasaran tertentu, sepertu misalnya pedagang pasar.

Reisa menyebut, meski pelaksanaan vaksinasi tahap kedua ini dilakukan dengan berbagai macam metode, tetapi dipastikan tenaga penyuntik vaksin merupakan orang terlatih.

Baca juga: Masih Ada Penolakan Vaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Lakukan Sosialisasi Masif

"Pemerintah memastikan pelaksanaan vaksinasi hahya dilakukan oleh vaksinator tenaga kesehatan yang telah terlatih," tegas Reisa.

Diberitakan, vaksinasi Covid-19 di Indonesia kini memasuki tahap kedua yang menyasar para pekerja publik dan warga lanjut usia (lansia) di atas usia 60 tahun.

Ditargetkan, sebanyak 38.513.446 orang prioritas vaksinasi tahap kedua diharapkan selesai divaksin pada Mei 2020.

Pemberian vaksinasi tahap kedua telah dimulai untuk pedagang Pasar Tanah Abang di Jakarta pada Rabu (17/2/2021) lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com