Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masih Ada Penolakan Vaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Lakukan Sosialisasi Masif

Kompas.com - 22/02/2021, 23:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan, kesiapan masyarakat dalam menerima vaksinasi Covid-19 harus menjadi pertimbangan dalam menerapkan strategi vaksinasi secara nasional agar target yang dicanangkan bisa tercapai.

Untuk itu, ia menilai langkah sosialisasi yang masif terkait manfaat vaksinasi harus segera dilakukan.

"Hasil dari sebuah lembaga survei yang menyatakan hanya 54,9 persen warga yang bersedia divaksinasi harus menjadi pertimbangan para pemangku kepentingan dalam menjalankan program vaksinasi Covid-19 secara nasional," kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/2/2021).

Baca juga: Pedagang Pasar Tanah Abang Tak Alami Efek Samping Usai Divaksinasi Covid-19

Hal tersebut ia sampaikan untuk merespons hasil survei lembaga survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang menyebut masih ada sekitar 41 persen masyarakat enggan divaksinasi.

Menurutnya, angka 41 persen itu harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, ia berpandangan bahwa langkah sosialisasi yang masif terkait manfaat vaksinasi harus segera dilakukan.

"Strategi yang tepat harus segera diaplikasikan untuk memberi pemahaman kepada hampir separuh jumlah warga yang menjadi sasaran vaksinasi nasional," jelasnya.

Lebih lanjut, Lestari mengingatkan catatan pemerintah bahwa untuk mendapatkan kekebalan komunitas (herd immunity), jumlah penduduk Indonesia yang akan divaksin Covid-19 minimal 70 persen dari populasi atau 182 juta orang.

Berkaca pada temuan survei tersebut, pemerintah dinilai harus segera melakukan sosialisasi secara masif agar pemahaman masyarakat terhadap manfaat vaksinasi Covid-19 meningkat.

Sebab, ia menilai masih ada hampir separuh jumlah warga sasaran atau sekitar 90 juta orang ternyata menolak vaksinasi.

Selain itu, Lestari juga menyarankan agar pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terhadap tenaga kesehatan (nakes) dan pelayan publik, harus dilaksanakan dengan tata kelola yang baik untuk menekan munculnya efek samping atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

"Dengan suksesnya pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terhadap tenaga kesehatan dan tenaga pelayanan publik diharapkan minat masyarakat terhadap vaksinasi juga meningkat," harap anggota Komisi X DPR dari Fraksi Nasdem ini.

Baca juga: Gara-gara Baca Berita Hoaks, Warga Takut Divaksin Covid-19, Lalu Sembunyi di Hutan

Lestari juga berharap, optimisme dan disiplin dalam menjalankan tahapan vaksinasi Covid-19 harus tetap dijaga.

Sehingga, seiring berjalannya waktu, masyarakat yang menolak vaksinasi akan terus berkurang, sedangkan yang setuju divaksinasi akan terus bertambah.

"Di sisi lain ajakan terhadap masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan menghindari kerumunan, harus terus disampaikan agar menjadi norma dalam keseharian," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com