Di KPK, Edhy Prabowo Klaim Kebijakan Kebijakan Ekspor Benih Lobster untuk Kepentingan Masyarakat

Kompas.com - 22/02/2021, 22:33 WIB
Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/1/2021). Edhy Prabowo diperiksa penyidik KPK dalam perkara dugaan suap terkait perizinan ekspor benih lobster. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AMantan Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/1/2021). Edhy Prabowo diperiksa penyidik KPK dalam perkara dugaan suap terkait perizinan ekspor benih lobster. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan, semua kebijakan yang dikeluarkan pada saat dirinya menjabat sebagai menteri adalah untuk kepentingan masyarakat.

Termasuk kebijakan ekspor benih lobster

Menurut Edhy, apabila dalam praktiknya terdapat kendala misalnya dugaan suap izin ekspor benih lobster yang menjeratnya sebagai tersangka, hal itu adalah konsekuensi yang harus dihadapi.

"Saya tidak bicara lebih baik atau tidak, saya ingin menyempurnakan (kebijakan). Intinya adalah setiap kebijakan yang saya ambil untuk kepentingan masyarakat," kata Edhy dikutip dari Tribunnews, Senin (22/2/2021).

Baca juga: Agus Rahardjo Sarankan Edhy Prabowo dan Juliari Batubara Dimiskinkan

"Kalau atas dasar masyarakat itu harus menanggung akibat, akhirnya saya dipenjara, itu sudah risiko bagi saya," ucap dia.

Edhy tidak menampik bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan berpotensi mengandung kesalahan, namun, menurut dia itu adalah sebuah tantangan dalam sebuah pekerjaan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau ada kesalahan, ya ada kesalahan. Saya tidak menampikan, pasti ada kesalahan. Tapi kalau kita takut salah kapan lagi kita mau berusaha?" ucap Edhy.

Mantan politisi partai Gerindra ini berpendapat, program ekspor benih lobster yang ia lakukan memiliki peluang yang besar untuk menghidupi masyarakat.

Sebab, menurut dia, pertumbuhan ekonomi di sektor perikanan tumbuh positif meski negara sedang menghadapi pandemi Covid-19.

Selain itu, kata Edhy, kebijakan ekspor benih lobster juga turut memberikan pemasukan terhadap kas negara.

Baca juga: Edhy Prabowo Bantah Vila di Sukabumi yang Disita KPK Miliknya

"Masyarakat penangkap ikan ada tambahan pekerjaan kalau menangkap lobster, satu orang kalau harganya Rp 5 ribu sehari dapat 100, ada Rp 500 ribu pendapatannya. Siapa yang mau ngasih uang mereka itu? Negara sendiri sangat terbatas untuk itu," ucap Edhy.

"Anda sendiri harus catat, berapa PNBP yang kita peroleh selama 3 bulan itu, ada Rp 40 miliar sudah terkumpul bandingkan dengan peraturan yang lama seribu ekor hanya Rp 250 rupiah. Di zaman saya 1 ekor seribu ekor minimal, makannya terkumpul uang itu," ucap dia.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Edhy Prabowo Klaim Kebijakan Ekspor Benih Lobster untuk Kepentingan Masyarakat



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei KedaiKOPI: 59 Persen Responden Tak Setuju Sekolah Lakukan PTM

Survei KedaiKOPI: 59 Persen Responden Tak Setuju Sekolah Lakukan PTM

Nasional
Indonesia Negara Pertama di ASEAN yang Tembus 2 Juta Kasus Covid-19, Ini Permintaan Ketua MPR

Indonesia Negara Pertama di ASEAN yang Tembus 2 Juta Kasus Covid-19, Ini Permintaan Ketua MPR

Nasional
Moeldoko: Kartu Prakerja Beri Peluang Kerja Calon dan Eks Pekerja Migran Indonesia

Moeldoko: Kartu Prakerja Beri Peluang Kerja Calon dan Eks Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Nasional
Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Nasional
PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

Nasional
Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Nasional
Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Nasional
Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Menpora Yakin Gelaran PON XX Akan Berjalan Sesuai Jadwal

Menpora Yakin Gelaran PON XX Akan Berjalan Sesuai Jadwal

Nasional
Soal Wakil Panglima TNI, Ngabalin: Jika Tak Ada Halangan, Pekan Depan Sudah Ada Informasi

Soal Wakil Panglima TNI, Ngabalin: Jika Tak Ada Halangan, Pekan Depan Sudah Ada Informasi

Nasional
Pemerintah Siapkan Buku Saku Pedoman UU ITE bagi Penegak Hukum

Pemerintah Siapkan Buku Saku Pedoman UU ITE bagi Penegak Hukum

Nasional
Mendes PDTT Siap Bantu Kembangkan Desa di Samosir Lewat 2 Pola Utama

Mendes PDTT Siap Bantu Kembangkan Desa di Samosir Lewat 2 Pola Utama

Nasional
Kemendikbud-Ristek Maklumi Kekhawatiran Orangtua Siswa Terkait Rencana PTM Terbatas

Kemendikbud-Ristek Maklumi Kekhawatiran Orangtua Siswa Terkait Rencana PTM Terbatas

Nasional
RANHAM 2021-2025 Tak Sasar Korban Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan KSP

RANHAM 2021-2025 Tak Sasar Korban Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan KSP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X