Kompas.com - 19/02/2021, 14:42 WIB
Ketua Timwas Pelaksana Penanganan Bencana DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyerahkan sejumlah bantuan untuk korban bencana di Kabupaten Sukabumi, Jumat (19/02/2021).
DOK. Humas DPR RIKetua Timwas Pelaksana Penanganan Bencana DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyerahkan sejumlah bantuan untuk korban bencana di Kabupaten Sukabumi, Jumat (19/02/2021).

KOMPAS.com – Ketua Tim Pengawas (Timwas) Pelaksana Penanganan Bencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Abdul Muhaimin Iskandar mengimbau pemerintah agar memberikan perhatian serius kepada Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat (Jabar).

“Sukabumi harus mendapat perhatian mutlak karena terlampau sering mendapat bencana dan harus ditangani secara permanen,” katanya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Jumat (19/02/2021).

Pernyataan tersebut diungkapkan Abdul atau yang akrab disapa Gus AMI saat bertemu Pelaksana Harian (Plh) Bupati Sukabumi Zainul S dalam rangka kunjungan kerja ke Kabupaten Sukabumi, Jumat.

Selain bersemuka dengan Bupati Zainul, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) tersebut mengaku siap menemui berbagai pihak terkait.

Baca juga: Kunjungi Lokasi Bencana Alam Sukabumi, Gus AMI Dukung Rencana Relokasi Lahan

“Saya akan menemui pihak-pihak institusi serta instansi terkait. Utamanya, kementerian-kementerian yang bisa memberikan solusi cepat dan tepat dalam menangani musibah bencana di Kabupaten Sukabumi,” jelas Gus AMI.

Bahkan, lanjut dia, meski berdampak pada anggaran negara, masalah yang bersifat emergency (darurat) seperti bencana hendaknya mendapat perhatian.

Oleh karenanya, ia meminta pemerintah, terutama Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) supaya menangani bencana tersebut.

“Saya juga minta kepada teman-teman komisi, baik itu Komisi V, Komisi IX, badan anggaran (Banggar) untuk ikut membantu. Terutama, dalam bentuk hunian sementara (Huntara) maupun hunian tetap sebagai sarana relokasi korban musibah itu,” kata Gus AMI.

Baca juga: Korban Bencana Tanah Bergerak di Sukabumi Menanti Upaya Pemerintah

Sebab, musibah bencana longsor sudah berulang kali terjadi di Sukabumi. Bahkan, akibat keterbatasan anggaran, bantuan untuk korban terdampak sebelumnya belum tertangani.

Ia menyatakan, menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sukabumi, sepanjang kurun waktu Januari-Desember 2020, wilayah itu mengalami sebanyak 470 bencana.

“Ratusan bencana tersebut menyebabkan kerugian hingga Rp 71 miliar,” ucap Gus AMI.

Rinciannya, sambung dia, bencana longsor menerjang Sukabumi sebanyak 248 kejadian. Bencana angin kencang 104 kejadian, kebakaran 63 kejadian, banjir 27 kejadian, pergerakan tanah 16 kejadian, bencana lain-lain 10 kejadian, dan gempa bumi 2 kejadian.

Baca juga: Rekomendasi PVMBG: Tanam Pohon Berakar Kuat di Lokasi Tanah Bergerak Sukabumi

Dalam kesempatan tersebut, Gus AMI turut menyerahkan sejumlah bantuan untuk korban bencana di Kabupaten Sukabumi.

Adapun bantuan yang diberikan berupa selimut, masker, alat swab antigen, dan berbagai jenis bantuan lainnya.

Selain Gus AMI, turut hadir Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Jabar Syaiful Huda, Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah, serta perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X