KILAS

APBN Defisit dan Pemerintah Akan Utang Lagi, DPR Ingatkan Tetap Hati-hati

Kompas.com - 19/02/2021, 13:36 WIB
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. DOK. Parlementaria / Arief/nvlAnggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati.

KOMPAS.com – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan semakin lebar, sebagai akibat dari ekspansi fiskal untuk menyelamatkan perekonomian di saat pandemi Covid-19.

Hal ini terlihat dengan adanya pelebaran defisit fiskal dari 2,2 persen pada 2019 menjadi 6,3 persen pada 2020.

“Diperkirakan, masih akan defisit sebesar 5,7 persen pada 2021. Tetap perlu kehati-hatian dalam melaksanakan kebijakan defisit ini,” katanya dalam siaran persnya Kamis (18/2/2021).

Anis mengatakan itu untuk menanggapi peningkatan utang pemerintah yang ditargetkan sebesar Rp Rp 1.177,4 triliun pada 2021. Sebagian besar utang ini didapat melalui penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp1.207,3 triliun.

Sebelumnya, sejumlah kalangan tengah menyoroti soal utang dan defisit yang dialami pemerintah. Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, utang pemerintah hingga akhir Desember 2020 mencapai Rp 6.074,56 triliun.

Baca juga: Utang Luar Negeri Naik, Pimpinan Komisi XI: Yang Terpenting Harus Digunakan Maksimal

Dengan demikian, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) atau gross domestic product (GDP) sebesar 36,68 persen

Anis juga memberikan catatannya terkait sebagian besar defisit APBN yang dibiayai utang. Kendati defisit merupakan langkah normal di saat resesi, semakin lebar defisit, semakin besar juga utang.

“Untuk memaksimalkan pertumbuhan, tentu utang harus digunakan. Tetapi yang sering terjadi adalah pemerintah justru gagal membelanjakan uang,” paparnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (19/2/2021).

Hal ini tercermin dari besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) selama 5 tahun terakhir mencapai Rp 10 hingga Rp 30 triliun tiap tahunnya.

Baca juga: Fakta Seputar Utang Pemerintah Era Jokowi yang Tembus Rp 6.074 Triliun

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menjelaskan, pelebaran defisit ini disebabkan tingginya anggaran Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN).

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Nasional
Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Seniman dan Budayawan

Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Seniman dan Budayawan

Nasional
Kemenkes Tegaskan Vaksin Gotong Royong Tak Diperjualbelikan ke Individu

Kemenkes Tegaskan Vaksin Gotong Royong Tak Diperjualbelikan ke Individu

Nasional
Kunjungi Vaksinasi Seniman, Menkes: Kami Harap Masyarakat Tahu Vaksinasi itu Aman

Kunjungi Vaksinasi Seniman, Menkes: Kami Harap Masyarakat Tahu Vaksinasi itu Aman

Nasional
Umrah Mesti Divaksin dengan yang Bersertifikat WHO, Pemerintah Lobi Arab Saudi

Umrah Mesti Divaksin dengan yang Bersertifikat WHO, Pemerintah Lobi Arab Saudi

Nasional
Kemenkes Pastikan ODGJ Akan Mendapat Vaksinasi Covid-19

Kemenkes Pastikan ODGJ Akan Mendapat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Sidang Rizieq Shihab Kembali Digelar, Agenda Pemeriksaan Saksi

Sidang Rizieq Shihab Kembali Digelar, Agenda Pemeriksaan Saksi

Nasional
Mengatasnamakan Diri sebagai Partai Demokrat, Moeldoko dkk Disomasi

Mengatasnamakan Diri sebagai Partai Demokrat, Moeldoko dkk Disomasi

Nasional
Menkes: Pengembangan Vaksin Covid-19 Harus Sesuai Kaidah Ilmiah, Jangan Di-shortcut

Menkes: Pengembangan Vaksin Covid-19 Harus Sesuai Kaidah Ilmiah, Jangan Di-shortcut

Nasional
Kontroversi Vaksin Nusantara hingga Dukungan untuk BPOM, Menkes Ingatkan Tak Didebatkan secara Politis

Kontroversi Vaksin Nusantara hingga Dukungan untuk BPOM, Menkes Ingatkan Tak Didebatkan secara Politis

Nasional
Larangan Mudik Lebaran 2021 dan Penegasan Jokowi untuk Jaga Keselamatan dari Covid-19

Larangan Mudik Lebaran 2021 dan Penegasan Jokowi untuk Jaga Keselamatan dari Covid-19

Nasional
Menkes Minta Masyarakat Waspadai Tranmisi Lokal Varian Vurus Corona B117

Menkes Minta Masyarakat Waspadai Tranmisi Lokal Varian Vurus Corona B117

Nasional
Masyarakat Diminta Waspada, Kapasitas Vaksinasi Sedang Turun dan Kasus Covid-19 Masih Bertambah

Masyarakat Diminta Waspada, Kapasitas Vaksinasi Sedang Turun dan Kasus Covid-19 Masih Bertambah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kerasnya Persaingan Mendapatkan Vaksin Covid-19 | Bakamla Tegur Kapal Yunani di Perairan Maluku

[POPULER NASIONAL] Kerasnya Persaingan Mendapatkan Vaksin Covid-19 | Bakamla Tegur Kapal Yunani di Perairan Maluku

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X