Jumlah Tes Covid-19 Turun Drastis, Epidemiolog: Sistem Pelaporan Data Sangat Buruk

Kompas.com - 18/02/2021, 11:35 WIB
Petugas medis menunjukkan alat swab spesimen saat swab test secara drive thru di halaman Laboratorium Kesehataan Daerah (LABKESDA) Kota Tangerang, Banten, Senin (6/4/2020). Berdasarkan data pemerintah hingga Senin (6/4/2020) terkonfirmasi positif COVID-19 di Banten mencapai 187 kasus. ANTARA FOTO/Fauzan/wsj. ANTARA FOTO/FAUZANPetugas medis menunjukkan alat swab spesimen saat swab test secara drive thru di halaman Laboratorium Kesehataan Daerah (LABKESDA) Kota Tangerang, Banten, Senin (6/4/2020). Berdasarkan data pemerintah hingga Senin (6/4/2020) terkonfirmasi positif COVID-19 di Banten mencapai 187 kasus. ANTARA FOTO/Fauzan/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan, meningkat atau menurunnya jumlah pemeriksaan atau tes Covid-19 tak bisa dilihat dari pemeriksaan harian saja.

Menurut Pandu, meningkat atau menurunnya tes Covid-19 harus dilihat dari kurva testing yang sudah dilakukan pemerintah.

Sebab, kata Pandu, sistem pelaporan data Covid-19 yang dilakukan pemerintah masih sangat buruk.

Baca juga: Jumlah Testing Covid-19 Turun, Menkes Sebut Efek Libur Panjang

"Karena sistem pelaporan kita itu sangat buruk, tiba-tiba (pelaporan testing Covid-19) dirapel dari beberapa rumah sakit. Kalau itu kasusnya, mungkin itu kenapa tidak ada laporan (data testing)," kata Pandu saat dihubungi, Kamis (18/2/2021).

"Jadi selama sistem pendataannya tidak diperbaiki, selama itu kita akan salah menarik kesimpulan," tuturnya.

Pandu mempertanyakan alasan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyebutkan, turunnya jumlah testing Covid-19 disebabkan karena libur panjang Imlek pada pekan lalu.

Pandu mengatakan, seharusnya Menkes bisa mengantisipasi hal tersebut sehingga pemeriksaan Covid-19 tetap berjalan dengan baik.

"Walaupun libur panjang tidak boleh tidak melayanani kan, tidak semuanya diliburkan, sistemnya enggak dibangun terus menerus, itu yang membuat keseriusan pemerintah menangani pandemi tidak kelihatan, cuma di retorika, implementasinya apa adanya saja," ujar dia.

Baca juga: Laboratorium Pemeriksa Tes PCR Tak Merata di Indonesia, Pemerintah Percepat Testing dengan Rapid Antigen

Lebih lanjut, Pandu menjelaskan, pelaporan data tes Covid-19 harus segera dilakukan agar pelacakan dan isolasi terhadap pasien bisa dilakukan dengan cepat.

Menurut dia, jika pelaporan tes terlambat maka pelacakan dan isolasi pun akan ikut terlambat sehingga banyak masyarakat yang sudah terinfeksi Covid-19, tapi belum terdeteksi.

"Kalau itu tidak dibenahi, sederhananya, maka kita tidak dapat mengendalikan penularan mau ada vaksin, mau ada apa, kita enggak bisa mengendalikan penularan karena vakin butuh waktu juga kan," kata dia.

Jumlah testing Covid-19 memang turun drastis beberapa hari terakhir.

Baca juga: Dua Hari Berturut-turut, Pemerintah Laporkan Pemeriksaan Spesimen Covid-19 di Bawah Target

Berdasarkan data Satgas Covid-19, Senin (15/2/2021), pemerintah memeriksa 26.378 spesimen dari 19.626 orang yang diambil sampelnya.

Kemudian, pada Selasa (16/2/2021) pemerintah memeriksa 28.167 spesimen dalam sehari dari 26.156 orang yang diambil sampelnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Nasional
Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Nasional
Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Nasional
Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Nasional
PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

Nasional
ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

Nasional
Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Nasional
Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Nasional
DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro sebagai Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro sebagai Saksi

Nasional
Banyak PHK akibat Pandemi, Jokowi Minta Program Padat Karya Diperbanyak

Banyak PHK akibat Pandemi, Jokowi Minta Program Padat Karya Diperbanyak

Nasional
RUU Perampasan Aset: Dibutuhkan tetapi Tak Kunjung Disahkan

RUU Perampasan Aset: Dibutuhkan tetapi Tak Kunjung Disahkan

Nasional
Jokowi: Anggaran Jangan Diecer-ecer Sehingga Manfaatnya Tak Dirasakan Rakyat

Jokowi: Anggaran Jangan Diecer-ecer Sehingga Manfaatnya Tak Dirasakan Rakyat

Nasional
Isu Reshuffle, Demokrat Ingatkan Pembantu Presiden Tak Utamakan Syahwat Politik

Isu Reshuffle, Demokrat Ingatkan Pembantu Presiden Tak Utamakan Syahwat Politik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X