Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Klaim Kepatuhan Masyarakat terhadap Protokol Kesehatan Naik Selama PPKM Mikro

Kompas.com - 17/02/2021, 12:34 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengklaim, kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan pencegahan virus corona meningkat selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di Jawa dan Bali.

Protokol kesehatan yang dimaksud berupa kepatuhan memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

"Sejauh ini dapat dilihat adanya perubahan ke arah yang lebih positif meski belum memuaskan," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (16/2/2021).

Baca juga: Jokowi: Saya Perintahkan Jajaran TNI dan Polri Aktif Disiplinkan Protokol Kesehatan hingga Tingkat Desa

Sebelumnya, selama pelaksanaan PPKM skala kabupaten/kota, kepatuhan masyarakat dalam memakai masker tak berhasil ditingkatkan.

Satgas mencatat bahwa selama empat minggu periode PPKM terjadi penurunan jumlah kabupaten/kota yang tingkat kepatuhannya dalam memakai masker mencapai lebih dari 75 persen.

Tingkat kepatuhan ini, kata Wiku, baru melonjak naik ketika PPKM skala mikro mulai diberlakukan 9 Februari 2021.

"Kepatuhan untuk memakai masker nampak naik drastis setelah diberlakukannya PPKM mikro," ujarnya.

Baca juga: Satgas Klaim 4 Pekan Pelaksanaan PPKM Mampu Turunkan Kasus Aktif Covid-19

Sementara itu, tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjaga jarak dan menghindari kerumunan meningkat sejak minggu kedua pelaksanaan PPKM kabupaten/kota.

Kepatuhan ini diklaim terus naik hingga PPKM mikro berlaku.

"Sampai hari ini data menunjukkan jumlah kabupaten/kota dengan kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan lebih dari 75 persen semakin meningkat tingkat minggunya," kata Wiku.

Wiku pun berharap agar posko penanganan Covid-19 di tingkat desa/kelurahan semakin aktif dalam menjaga kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Saya harapkan tren ini dapat dipertahankan. Sekali lagi, mengingat kita telah memasuki masa PPKM mikro saya harapkan peran serta posko di masing-masing daerah untuk mengawasi kegiatan di daerahnya masing-masing," kata dia.

Baca juga: Kemenkes: Warga Daerah PPKM Prioritas Vaksinasi Covid-19 dengan Sistem Klaster

Adapun, PPKM skala kabupaten/kota berlangsung di Pulau Jawa dan Bali selama 4 minggu yakni mulai 13 Januari hingga 8 Februari 2021.

Kebijakan ini dilanjutkan dengan PPKM mikro yang dimulai 9 Februari dan direncanakan berlangsung selama 14 hari.

Selama PPKM mikro, pemerintah menghendaki dibentuknya posko penanganan Covid-19 di tingkat desa/kelurahan di seluruh Tanah Air. Posko ini bertujuan meningkatkan disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan serta upaya 3T atau testing, tracing, dan treatment.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com