Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes: Vaksinasi Tahap Kedua Gunakan Vaksin Produksi Bio Farma yang Baru Mendapat Izin Darurat

Kompas.com - 16/02/2021, 16:03 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmidzi mengatakan, vaksin Covid-19 asal Sinovac yang diproduksi PT Bio Farma akan digunakan dalam vaksinasi tahap kedua yang dimulai pada Rabu (17/2/2021) besok.

Vaksin tersebut sudah mendapatkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Untuk vaksinasi tahap kedua kepada usia di atas 60 tahun dan petugas pelayanan publik ini kita akan gunakan vaksin yang diproduksi PT Bio Farma dan tadi siang baru saja dikeluarkan izin daruratnya," ujar Nadia dalam talkshow daring yang ditayangkan Kemenkominfo TV, Selasa (16/2/2021).

Baca juga: Bio Farma: 7,5 Juta Vaksin Covid-19 Siap Disebar untuk Vaksinasi Tahap Kedua

Nadia menjelaskan, penyuntikan perdana vaksinasi tahap kedua sudah siap dilakukan esok hari.

Pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada pedagang pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat yang akan menerima suntikan pertama besok.

"Kita akan memulai dengan pedagang pasar. Karena mereka adalah salah satu bagian pemberi pelayanan publik. Jadi dimulai 17 Februari dan dilakukan selama empat hari," jelasnya.

Adapun jumlah pedagang di Tanah Abang yang akan menjadi sasaran vaksinasi Covid-19 tahap kedua ini sebanyak 55.000 orang.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Tahap Kedua Dimulai 17 Februari, Bertahap, Prioritas Jawa-Bali

Lebih lanjut Nadia mengungkapkan, secara umum ada tujuh provinsi yang menjadi prioritas vaksinasi Covid-19 tahap kedua.

Ketujuh provinsi itu berada di Pulau Jawa dan Pulau Bali.

"Karena memang beban kasus, beban kematian dan beban penularan yang tinggi di tujuh provinsi. Jadi konsentrasi 70 persen vaksin untuk Jawa dan Bali," jelasnya.

"Sementara itu 30 persen lainnya kita akan lakukan di luar Jawa dan Bali. Jadi ada proporsi-proporsinya. Sebab ini menyangkut ketersediaan vaksin," tambah Nadia.

Sebelumnya, BPOM menerbitkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization kedua untuk vaksin Covid-19 asal Sinovac yang diproduksi PT Bio Farma.

Baca juga: Kemenkes Targetkan Lebih dari 38 Juta Orang Divaksin Covid-19 Tahap Kedua

EUA ini untuk 13 juta dosis yang dicanangkan selesai diproduksi pada Kamis (11/2/2021) pekan lalu.

"Sehingga EUA untuk vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma pada hari ini 16 Februari 2021 bisa disetujui dan mendapatkan EUA dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia," kata Kepala BPOM Penny K Lukito dalam konferensi pers, Selasa (16/2/2021).

Penny mengatakan, vaksin Covid-19 yang diproduksi PT Bio Farma ini diberi nama vaksin Covid-19 dengan nomor EUA yakni 2102907543A.

Menurut Penny, vaksin Covid-19 ini mempunyai bentuk vial dengan sediaan 5 ml untuk 10 dosis vaksin. Vial ini dikemas di dalam dus.

Baca juga: Tangsel Akan Prioritaskan Pedagang Pasar Jadi Peserta Vaksinasi Covid-19 Tahap Kedua

"Vaksin stabil disimpan pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Setiap vial dilengkapi dengan dua dimensi barcode, menunjukkan identitas masing-masing vial," ujarnya

Penny mengatakan, meski BPOM pernah menerbitkan izin penggunaan darurat untuk vaksin Sinovac namun pemberian EUA untuk hasil produksi terbaru ini harus dilakukan untuk menjamin mutu, khasiat, dan keamanan vaksin.

"Ini membutuhkan pengujian, evaluasi khusus dan pemberian EUA yang terpisah, karena adanya perbedaan tempat produksi, perbedaan kemasan, sebelumnya adalah simbol dus sekarang menjadi multicodus, ini lebih efektif lebih efisien," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com