Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Pastikan Kemenkeu Telah Alokasikan Pendanaan Posko Covid-19 Desa

Kompas.com - 10/02/2021, 08:34 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito memastikan, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran pembentukan pos komando (posko) penanganan Covid-19 tingkat desa/kelurahan.

Dana yang difungsikan untuk operasional posko itu bersumber dari pemerintah kabupaten/kota.

"Terkait dengan anggaran, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan pendanaan posko penanganan Covid-19 ini dari dana alokasi umum atau dana bagi hasil dari anggaran pemerintah kabupaten/kota untuk operasional posko," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (9/2/2021).

Baca juga: PPKM Mikro, Pemkot Bogor Bentuk Posko Covid-19 Tingkat Kelurahan

Adapun pembentukan posko tingkat desa/kelurahan merupakan bagian dari penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.

Nantinya, posko akan digerakkan oleh berbagai unsur masyarakat mulai dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, penyuluh, pendamping, tenaga kesehatan, relawan, PKK, hingga karang taruna.

Posko juga akan melibatkan aparat keamanan setempat seperti Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

"Sebagaimana yang sudah dijelaskan Instruksi Mendagri (Menteri Dalam Negeri) Nomor 3 Tahun 2021 bahwa berbagai unsur, baik aparat maupun mitra desa, ikut serta melakukan koordinasi pelaksanaan PPKM," ujarnya.

Baca juga: PPKM Skala Mikro, Posko Desa Bertugas Antar Makanan Pasien Isolasi Mandiri

Sebelumnya, Wiku menjelaskan bahwa posko penanganan Covid-19 tingkat desa/kelurahan memiliki 4 fungsi yang meliputi pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung.

Fungsi pencegahan yakni melakukan sosialisasi protokol 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) dan pembatasan mobilitas.

Penanganan berkaitan dengan kesehahatan yakni testing, tracing, treatment, karantina, dan vaksinasi, serta penanganan ekonomi dan sosial.

Pembinaan berkaitan dengan penegakan disiplin dan pemberian sanksi masyarakat, sementara fungsi pendukung berkaitan dengan data, logistik, komunikasi, dan administrasi.

Baca juga: PPKM Skala Mikro Mulai 9 Februari, Satgas: Harus Ada Posko di Desa

"Kebutuhan infrastruktur dan logistik (posko) disesuaikan mengacu kepada situasi dan kondisi desa masing-masing," kata Wiku dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang ditayangkan YouTube Pusdalops BNPB, Minggu (7/2/2021).

Untuk diketahui, PPKM mikro di Pulau Jawa dan Bali mulai berlaku 9 Februari dan dijadwalkan berakhir pada 22 Februari 2021.

Kebijakan ini merupakan lanjutan dari PPKM yang telah diberlakukan selama 4 pekan, terhitung sejak 12 Januari 2021.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 25 Februari 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Februari 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres, Demokrat: Ranahnya MK

Soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres, Demokrat: Ranahnya MK

Nasional
Andi Mallarangeng Ungkap Ada Andil Prabowo di Baliknya Masuknya Demokrat ke Pemerintah

Andi Mallarangeng Ungkap Ada Andil Prabowo di Baliknya Masuknya Demokrat ke Pemerintah

Nasional
Satgas Pangan Polri Sebut Harga Beras Akan Normal Saat Masuk Bulan Puasa

Satgas Pangan Polri Sebut Harga Beras Akan Normal Saat Masuk Bulan Puasa

Nasional
Demokrat Gabung Kabinet, PDI-P Singgung Jokowi Butuh Dukungan Lebih Banyak Parpol

Demokrat Gabung Kabinet, PDI-P Singgung Jokowi Butuh Dukungan Lebih Banyak Parpol

Nasional
PKB Tunggu Keseriusan PDI-P Perjuangkan Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

PKB Tunggu Keseriusan PDI-P Perjuangkan Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Nasional
Sekjen PKS Beberkan Pembicaraan Jokowi dan Surya Paloh

Sekjen PKS Beberkan Pembicaraan Jokowi dan Surya Paloh

Nasional
Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, PKS: Daripada Kita ke MK, Ada Pamannya

Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, PKS: Daripada Kita ke MK, Ada Pamannya

Nasional
Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, 3 Partai Koalisi Perubahan Tunggu Langkah PDI-P

Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, 3 Partai Koalisi Perubahan Tunggu Langkah PDI-P

Nasional
3 Partai Koalisi Perubahan Siap Dukung Hak Angket, Selidiki Dugaan Kecurangan Pemilu

3 Partai Koalisi Perubahan Siap Dukung Hak Angket, Selidiki Dugaan Kecurangan Pemilu

Nasional
Hadiri Forum APA Azerbaijan, Fadli Zon: Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina

Hadiri Forum APA Azerbaijan, Fadli Zon: Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina

Nasional
Lanjutkan Kunker ke Sulut, Jokowi Disambut Gubernur Olly Dondokambey

Lanjutkan Kunker ke Sulut, Jokowi Disambut Gubernur Olly Dondokambey

Nasional
TKN: Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Juta Ton Beras hingga 1,2 Juta Ton Daging Ayam

TKN: Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Juta Ton Beras hingga 1,2 Juta Ton Daging Ayam

Nasional
Soal Hak Angket, Nasdem: Kalau Capresnya Dukung tapi Ketum Partai Enggak?

Soal Hak Angket, Nasdem: Kalau Capresnya Dukung tapi Ketum Partai Enggak?

Nasional
Baru Gabung Kabinet, Demokrat Langsung Sindir Ada Partai di Pemerintahan Bersikap Bak Oposisi

Baru Gabung Kabinet, Demokrat Langsung Sindir Ada Partai di Pemerintahan Bersikap Bak Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com