Jaksa Minta Hakim Tolak Permohonan Justice Collaborator yang Diajukan Brigjen Prasetijo

Kompas.com - 08/02/2021, 22:02 WIB
Mantan Kakorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetijo Utomo memberikan kesaksikan dalam sidang  perkara dugaan suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat dengan terdakwa Djoko Tjandra di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (10/12/2020). Dalam sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum menghadirkan dua orang saksi yaitu mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan mantan Kakorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetijo Utomo. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANMantan Kakorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetijo Utomo memberikan kesaksikan dalam sidang perkara dugaan suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat dengan terdakwa Djoko Tjandra di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (10/12/2020). Dalam sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum menghadirkan dua orang saksi yaitu mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan mantan Kakorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetijo Utomo. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum (JPU) meminta majelis hakim menolak permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri, Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo.

Adapun Prasetijo merupakan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi terkait penghapusan red notice di Interpol atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

"Menuntut supaya majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk menyatakan permohonan terdakwa Brigjen Pol Prasetijo Utomo untuk menjadi 'justice collaborator' tidak dapat diterima," kata Jaksa Penuntut Umum Zulkipli di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/2/2021) dikutip dari Antara.

Baca juga: Kasus Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Prasetijo mengajukan permohonan sebagai JC atau pelaku kejahatan yang bekerja sama dengan penegak hukum itu kepada ketua majelis hakim melalui surat pada 1 Februari 2021.

Menurut jaksa, alasan permohonan tersebut selayaknya tidak diterima adalah karena Prasetijo merupakan pelaku utama.

"Terdakwa Prasetijo Utomo adalah pelaku utama yang melakukan penerimaan suap di mana terlihat sangat aktif dan intens dalam proses penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO) yang dicatatkan Sistem Informasi Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi dan terdakwa adalah pelaku penerima suap dari Djoko Tjandra melalui Tommy Sumardi yang seluruhnya berjumlah 100 ribu dolar AS," tutur dia. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Brigjen Prasetijo Hadapi Tuntutan Jaksa di Kasus Djoko Tjandra Hari Ini

Dalam kasus ini, Prasetijo dituntut 2,5 tahun penjara ditambah denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap 100.000 dollar Amerika Serikat dari Djoko Tjandra.

Uang itu diberikan dalam dua kali kesempatan yaitu pada 27 April 2020, Tommy memberikan uang sebesar 50.000 dollar AS di Gedung TNCC Polri.

Kemudian, Tommy memberikan uang sebesar 50.000 dollar AS kepada Prasetijo di sekitar kantor Mabes Polri pada 7 Mei 2020.

"Terdakwa menghubungkan Tommy Sumardi ke Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte walau tahu kepentingan Tommy Sumardi adalah untuk mengurus 'red notice' Djoko Tjandra sebagai terpidana," ujar jaksa.

Baca juga: Penyidik Polri Dikonfirmasi soal BAP Prasetijo yang Dicabut

Adapun sidang selanjutnya digelar pada 15 Februari 2021, dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Revisi UU Otsus Papua, Pansus Minta Ada Evaluasi Tahunan setelah UU Berjalan

Revisi UU Otsus Papua, Pansus Minta Ada Evaluasi Tahunan setelah UU Berjalan

Nasional
2022, TNI AL Fokuskan Anggaran untuk Alutsista Siap Tempur dan Operasi

2022, TNI AL Fokuskan Anggaran untuk Alutsista Siap Tempur dan Operasi

Nasional
Minta Kepala Daerah Optimalkan Posko Covid-19. Menteri Desa PDTT: Jangan Ada yang Menolak Vaksin

Minta Kepala Daerah Optimalkan Posko Covid-19. Menteri Desa PDTT: Jangan Ada yang Menolak Vaksin

Nasional
Kemenkopolhukam Bantah Penandatanganan SKB Pedoman UU ITE Dilakukan Diam-diam

Kemenkopolhukam Bantah Penandatanganan SKB Pedoman UU ITE Dilakukan Diam-diam

Nasional
Bantu Pengendalian Covid-19, Masyarakat Diminta Inisiatif Lakukan Isolasi Mandiri

Bantu Pengendalian Covid-19, Masyarakat Diminta Inisiatif Lakukan Isolasi Mandiri

Nasional
Atasi Masalah Kapasitas Rumah Sakit, Kemenkes Bakal Gunakan RSJ dan Bangun RS Lapangan

Atasi Masalah Kapasitas Rumah Sakit, Kemenkes Bakal Gunakan RSJ dan Bangun RS Lapangan

Nasional
Moeldoko: Gelombang Kedua Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dielakkan

Moeldoko: Gelombang Kedua Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dielakkan

Nasional
Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Fatmawati Penuh, Awal Juli Akan Ditambah

Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Fatmawati Penuh, Awal Juli Akan Ditambah

Nasional
RSUP Persahabatan Siapkan 55 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

RSUP Persahabatan Siapkan 55 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: PPKM Mikro Paling Efektif Tekan Lonjakan Kasus

Satgas Covid-19: PPKM Mikro Paling Efektif Tekan Lonjakan Kasus

Nasional
Kenaikan Angka Kematian akibat Covid-19 di DKI Tertinggi Secara Nasional

Kenaikan Angka Kematian akibat Covid-19 di DKI Tertinggi Secara Nasional

Nasional
Pemerintah Terbitkan Pedoman UU ITE, ICJR Nilai Masih Ada Celah Ruang Kriminalisasi

Pemerintah Terbitkan Pedoman UU ITE, ICJR Nilai Masih Ada Celah Ruang Kriminalisasi

Nasional
Tingkat Keterisian Tempat Tidur di RSPI Sulianti Saroso Capai 96 Persen

Tingkat Keterisian Tempat Tidur di RSPI Sulianti Saroso Capai 96 Persen

Nasional
Asrama Haji Pondok Gede Dijadikan Lokasi Perawatan Pasien Covid-19

Asrama Haji Pondok Gede Dijadikan Lokasi Perawatan Pasien Covid-19

Nasional
Beri Kuliah Umum, Gus Menteri Paparkan 3 Poin Kebijakan Pembangunan Desa

Beri Kuliah Umum, Gus Menteri Paparkan 3 Poin Kebijakan Pembangunan Desa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X