Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Curah Hujan Tinggi di Sejumlah Wilayah, Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan 10 Hal Ini

Kompas.com - 08/02/2021, 17:13 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

Keenam, Bambang meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mendata dan menyiapkan alokasi dana terkait pembangunan kembali bangunan-bangunan yang rusak akibat bencana.

"Serta mempersiapkan proses pembangunan sarana dan prasarana apabila situasi sudah memungkinkan," ujar dia.

Ketujuh, Bambang juga meminta pihak kepolisian bersama aparat keamanan lain untuk melakukan pengawasan keamanan di tempat pengungsian.

Ia juga mengatakan, aparat kepolisian dan keamanan lainnya dapat mengatur perubahan arus lalu lintas yang wilayahnya terdampak banjir akibat curah hujan tinggi.

Kedelapan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) beserta Perusahaan Listrik Negara (PLN) diminta untuk segera mempersiapkan perbaikan sinyal, telekomunikasi dan arus listrik yang terganggu akibat banjir atau longsor.

Kesembilan, Bambang juga meminta BMKG untuk terus memperbarui informasi terkait kondisi cuaca terkini ke masyarakat melalui media online atau siaran langsung.

"Sehingga masyarakat yang wilayahnya berpotensi mengalami banjir atau longsor, dapat segera mengungsi ke tempat yang lebih aman," harapnya.

Kesepuluh, dia meminta pemerintah mengevaluasi untuk mencari solusi dari dampak curah hujan tinggi di setiap wilayah.

Hal tersebut menurutnya perlu dilakukan agar pemerintah dapat segera memperbaiki kondisi wilayah.

"Atau melakukan upaya-upaya yang dapat mencegah terjadinya sejumlah bencana apabila curah hujan tinggi pada waktu tertentu," tutur Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com