Curah Hujan Tinggi di Sejumlah Wilayah, Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan 10 Hal Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah pusat dan daerah mengantisipasi kemungkinan bencana, menyusul curah hujan tinggi di sejumlah wilayah Indonesia.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sudah mengabarkan curah hujan tinggi terjadi di Jabodetabek, Karawang, Subang, Purwakarta, Semarang dan lainnya.

Bambang pun meminta pemerintah melakukan sepuluh hal ini. Pertama, dia meminta pemerintah daerah (pemda) yang wilayahnya berpotensi mengalami curah hujan tinggi agar mempersiapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) secara cepat dan sigap.

Baca juga: Banjir di Indonesia, Benarkah karena Curah Hujan dan Cuaca Ekstrem?

"BPBD cepat dan sigap dalam melakukan langkah antisipasi dalam menghadapi potensi terjadinya bencana sebagai akibat dari tingginya curah hujan, seperti bencana banjir dan longsor," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Senin (8/2/2021).

Kedua, pemerintah diminta perlu mempersiapkan lokasi pengungsian dan posko-posko pengungsian di tempat yang aman.

Bambang juga meminta pemerintah memastikan tempat pengungsian tersebut memiliki fasilitas, sarana prasarana yang memadai untuk tetap diterapkannya protokol kesehatan.

"Seperti tersedianya tempat cuci tangan dan pembatasan jarak aman antara sesama pengungsi," ujarnya.

Ketiga, Bambang meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memastikan alokasi dana pemberian bantuan seperti kebutuhan bahan pokok dan primer bagi pengungsi.

Baca juga: Indonesia Perkuat Kerja Sama Penanggulangan Bencana antara Italia dan Negara ASEAN

Keempat, dia juga meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan posko-posko kesehatan di tempat pengungsian, lengkap dengan tenaga kesehatan yang bertugas.

"Kemenkes juga menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan dalam pengungsian secara memadai. Serta memberikan masker dan hand sanitizer secara gratis bagi para pengungsi," tuturnya.

Kelima, Bambang meminta agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memastikan tempat pengungsian ramah perempuan dan anak.

Ia menambahkan, tempat pengungsian tersebut harus dipastikan aman dan terhindar dari pelecehan seksual maupun kekerasan.

Baca juga: BNPB: Perpres 87/2020 Pedoman untuk Wujudkan RI Tangguh Bencana

Keenam, Bambang meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mendata dan menyiapkan alokasi dana terkait pembangunan kembali bangunan-bangunan yang rusak akibat bencana.

"Serta mempersiapkan proses pembangunan sarana dan prasarana apabila situasi sudah memungkinkan," ujar dia.

Ketujuh, Bambang juga meminta pihak kepolisian bersama aparat keamanan lain untuk melakukan pengawasan keamanan di tempat pengungsian.

Ia juga mengatakan, aparat kepolisian dan keamanan lainnya dapat mengatur perubahan arus lalu lintas yang wilayahnya terdampak banjir akibat curah hujan tinggi.

Kedelapan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) beserta Perusahaan Listrik Negara (PLN) diminta untuk segera mempersiapkan perbaikan sinyal, telekomunikasi dan arus listrik yang terganggu akibat banjir atau longsor.

Kesembilan, Bambang juga meminta BMKG untuk terus memperbarui informasi terkait kondisi cuaca terkini ke masyarakat melalui media online atau siaran langsung.

"Sehingga masyarakat yang wilayahnya berpotensi mengalami banjir atau longsor, dapat segera mengungsi ke tempat yang lebih aman," harapnya.

Kesepuluh, dia meminta pemerintah mengevaluasi untuk mencari solusi dari dampak curah hujan tinggi di setiap wilayah.

Hal tersebut menurutnya perlu dilakukan agar pemerintah dapat segera memperbaiki kondisi wilayah.

"Atau melakukan upaya-upaya yang dapat mencegah terjadinya sejumlah bencana apabila curah hujan tinggi pada waktu tertentu," tutur Bambang.