Wakil Ketua IDI Sebut Program "Jateng di Rumah Saja" Bisa Ditiru Daerah Lain

Kompas.com - 08/02/2021, 11:38 WIB
Petugas keamanan berjaga di kawasan Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (6/2/2021). Pihak TWC Borobudur menutup kawasan wisata selama dua hari guna mendukung program Jateng Di Rumah Saja pada tanggal (6-7/2/2021) yang dicanangkan pemerintah provinsi Jawa Tengah guna menekan penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Anis Efizudin/foc. ANTARA FOTO/ANIS EFIZUDINPetugas keamanan berjaga di kawasan Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (6/2/2021). Pihak TWC Borobudur menutup kawasan wisata selama dua hari guna mendukung program Jateng Di Rumah Saja pada tanggal (6-7/2/2021) yang dicanangkan pemerintah provinsi Jawa Tengah guna menekan penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Anis Efizudin/foc.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyatakat (PPKM) skala mikro akan berjalan besok, 9 Februari 2021.

Agar efektif untuk menekan angka penyebaran virus corona, Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto menyarankan pembatasan mobilitas masyarakat juga perlu dilakukan.

Ia mengatakan pembatasan mobilitas masyarakat bisa dilakukan seperti program Jateng Di Rumah Saja yang dicanangkan Gubernur Ganjar Pranowo, pada 6-7 Februari kemarin.

Baca juga: Ridwan Kamil Siap Laksanakan PPKM Mikro, asal Datanya dari Daerah

"Pemerintah itu kan ragu-ragu antara ekonomi dan kesehatan, kalau dilakukan pembatasan mobilitas, takut ekonomi ambruk, tapi kan bisa dilakukan secara parsial (sebagian). Misalnya dalam 1 minggu ada 7 hari, dalam beberapa hari kita bisa batasi mobilitas masyarakat itu," jelasnya pada Kompas.com, Senin (8/2/2021).

Slamet lebih lanjut menjelaskan, dalam sepekan, proses pembatasan mobilitas bisa dilakukan dalam tiga hari.

Pembatasan itu bisa dipilih pemerintah saat akhir pekan seperti hari Jumat-Sabtu, atau hari-hari libur.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Iya itu efektif dilakukan daripada tidak sama sekali. Menurut saya bisa dilakukan hari Jumat, Sabtu, Minggu. Atau sejak hari kamis. Jadi (masyarakat) diimbau diam di rumah selama tiga atau empat hari selama seminggu," pungkasnya.

Seperti diketahui kebijakan Jateng di Rumah Saja merupakan imbauan Gubernur Ganjar Pranowo untuk masyarakat agar disiplin protokol kesehatan.

Kebijakan itu dilakukan dengan imbauan untuk menutup tempat publik seperti jalan, toko, pasar swalayan, destinasi wisata, dan pusat rekreasi, pembatasan hajatan dan pernikahan, serta kegiatan lain yang berpotensi memunculkan kerumunan.

Sedangkan PPKM berskala Mikro akan dijalankan di sejumlah kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali. Pembatasan tersebht rencananya akan diterapkan selama 14 hari selama 9-22 Februari 2021.

Baca juga: PPKM Mikro Berlaku mulai 9 Februari, Ini Aturan yang Harus Diketahui

Implementasi dari PPKM mikro adalah kewajiban semua daerah membentuk pos komando (posko) penanganan Covid-19 tingkat desa/kelurahan.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmjto mengatakan, losmo dapat dipimpin oleh kepala desa/lurah dengan wakilnya petugas Badan Pengendalian Bencana Daerah (BPBD) atau tokoh masyarakat.

Posko tersebut juga akan berisi para personel seperti Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyatakat (Bhabinkamtibmas), tokoh masyarakat, agama, adat, pemuda, penyuluh, pendamping, tenaga kesehatan, relawan, PKK, hingga Karang Taruna.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Kasus Tabung Oksigen Palsu: Dimodifikasi dari APAR hingga Terjual 20 Unit

Fakta Kasus Tabung Oksigen Palsu: Dimodifikasi dari APAR hingga Terjual 20 Unit

Nasional
Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Nasional
Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Nasional
44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

Nasional
Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Nasional
KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X