Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Kapasitas dan Politik Dinasti Dinilai Tak Relevan bagi Kepemimpinan AHY di Demokrat

Kompas.com - 07/02/2021, 15:48 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut kapasitas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Demokrat sudah sesuai jalur.

Oleh karenanya, menurut dia, tidak tepat jika ada yang mempertanyakan kapasitas AHY, atau bahkan menyinggung politik dinasti di tubuh partai bintang mercy itu.

"Kapasitas kepemimpinan AHY dan Partai Demokrat sudah berada di jalur yang tepat. Sehingga, isu kapasitas dan politik dinasti sangat tidak relevan bagi kepemimpinan AHY di Partai Demokrat," kata Herzaky melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (7/2/2021).

Baca juga: Muncul Gerakan Pengambilalihan Kekuasaan di Demokrat, Pengamat Ragukan Keterpilihan AHY lewat Aklamasi

Herzaky mengatakan, kepemimpinan AHY di Demokrat dibuktikan melalui sejumlah capaian partai. Misalnya, perolehan suara Demokrat di Pilkada 2020 yang melebihi target.

Herzaky menyebut, kemenangan partainya di Pilkada mencapai 48 persen dari total daerah yang diikuti Demokrat. Persentase ini merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

Capaian kedua, dalam berbagai survei nasional, selama beberapa bulan terakhir elektabilitas Demokrat melonjak drastis, bahkan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

Baca juga: Tegaskan Kudeta AHY Bukan Masalah Internal, Demokrat Singgung Mega Vs Soerjadi

Ketiga, Herzaky menyebut bahwa kader Demokrat solid dan militan membantu masyarakat yang kesulitan akihat pandemi dan bencana alam. Hal ini diklaim sebagai hasil poisitif dari konsolidasi internal yang dipimpin AHY.

"Instruksi-instruksi yang dikeluarkan Ketum AHY agar para pengurus dan kader membantu rakyat yang sedang kesulitan, dijalankan secara masif. Tak kurang 250 miliar dana yang berhasil dikumpulkan dan digunakan untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19 di awal-awal pandemi menerpa," ujarnya.

Terkait pemilihan calon kepala daerah yang diusung di Pilkada 2020, kata Herzaky, prosesnya dilakukan secara berjenjang melibatkan DPC, DPD, dan DPP.

Herzaky memastikan bahwa DPC dan DPD Demokrat dilibatkan penuh dalam proses pemilihan calon kepala daerah Pilkada 2020

"Jadi, jika ada yang menyatakan AHY tidak melibatkan daerah dalam pengambilan keputusan dan tidak ada proses rekrutmen yang terukur selama Pilkada kemarin, pernyataannya sangat tidak berdasar," katanya.

Selain itu, Herzaky menyebut bahwa silaturahmi AHY ke kader-kader Demokrat yang senior sangat baik.

Ketua Umum pertama Demokrat, Subur Sembiring misalnya, bahkan menyatakan dukungannya atas kepemimpinan AHY, terutama dalam menghadapi dinamika internal yang saat ini tengah berkembang.

Kendati demikian, kata Herzaky, partainya masih punya PR untuk mendidik para kader senior. Ia mengatakan, beberapa kader senior masih terbawa gaya lama dan ikut-ikutan dalam upaya intervensi kepemimpinan Partai Demokrat yang sah.

"Alhamdulillah, setelah kejadian ini, semua kader justru semakin solid dan bersatu lawan musuh bersama. Musuh bersama adalah siapapun yang akan merampas kepemimpinan Partai Demokrat yang sah," kata dia.

Adapun dinamika internal Demokrat yang belakangan ini tengah berkembang berawal dari tudingan AHY mengenai adanya sebuah gerakan yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemipinan Partai Demokrat.

Gerakan itu disebut melibatkan pejabat di lingkaran terdekat Presiden Joko Widodo. Bahkan, disebutkan pula gerakan tersebut sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY melalui tayangan YouTube Agus Yudhoyono, Senin (1/2/2021).

Tudingan ini pun menuai banyak dukungan sekaligus kritikan, baik dari internal maupun eksternal Partai Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com