Polemik Status WN Bupati Sabu Raijua Terpilih, Usulan Tunda Pelantikan hingga Sikap PDI-P

Kemudian, siapa lembaga berwenang untuk melakukan pembatalan dan siapa yang dibatalkan.

"Apakah salah satu calon yang dalam hal ini bupatinya atau keduanya dapat dibatalkan," tanya Fritz.

"Jadi kita memang bertemu dengan persoalan hukum yang saya kira belum pernah terjadi selama proses pilkada," sambungnya.

Sikap PDI-P

Diketahui, Orient Riwu merupakan kader PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat pun angkat bicara.

Ia mengatakan, Orient Riwu bisa diberhentikan sebagai anggota partai dan Kartu Tanda Anggota (KTA) miliknya dicabut, apabila benar terbukti warga negara asing (WNA).

"Secara otomatis, yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota partai dan KTA-nya dicabut," kata Djarot, kepada Kompas.com, Kamis.

Baca juga: Djarot: Orient Riwu Bisa Diberhentikan dari PDI-P jika Terbukti WNA

Menurut Djarot, syarat utama menjadi anggota partai adalah warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) Indonesia.

Namun, ia tak memungkiri bahwa Orient Riwu memang memiliki KTP Indonesia. Pasalnya, pada saat yang bersangkutan datang hendak mencalonkan diri sebagai calon bupati (cabup), Orient didukung dengan dokumen E-KTP.

"Saudara Orient Riwu adalah anggota biasa dan memperoleh KTA partai ketika mau maju sebagai calon bupati dengan didukung dokumen kependudukan yang bersangkutan yang sah yakni e-KTP," terang Djarot.

Djarot pun meminta agar penyelenggara pilkada dan pihak-pihak berwenang menelusuri kebenaran dokumen yang diserahkan Orient Riwu.

Menurutnya, sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara pilkada untuk mengecek kebenaran dokumen dan berkas pencalonan.

"Ranahnya pengecekan tersebut ada di kewenangan KPU, Bawaslu dan kementerian terkait," ujar Djarot.

Baca juga: Bupati Terpilih yang Tersandung Kewarganegaraan AS Kader PDI-P, Djarot: Dia Anggota Biasa