Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemda Diminta Pertimbangkan Jumlah Vaksinator jika Ingin Gelar Vaksinasi Massal

Kompas.com - 05/02/2021, 08:29 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, vaksinasi secara massal merupakan kebijakan dari Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda).

Jika pemda ingin menggelar vaksinasi massal, jumlah tenaga vaksinator harus menjadi pertimbangan.

"Pelaksanaan vaksinasi massal merupakan kebijakan dari Kemenkes yang dikoordinasikan dengan pemda," ujar Wiku, dalam keterangan pers yang ditayangkan di kanal YouTube sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021).

Baca juga: Satgas: Vaksinasi Covid-19 Tidak Akan Berhasil jika Tak Diimbangi Protokol Kesehatan

"Apabila daerah lain ingin melakukan vaksinasi massal, tentunya harus mempertimbangkan ketersediaan tenaga vaksinator sehingga program serupa dapat berjalan efektif," lanjutnya.

Wiku menyebut pelaksanaan vaksinasi massal merupakan program yang positif.

Ia menilai program itu bisa meningkatkan partisipasi tenaga kesehatan dalam program vaksinasi nasional.

"Pelaksanaan program vaksinasi massal dapat menjadi salah satu cara dalam dorong para tenaga kesehatan untuk ikut berpartisi dalam produk vaksinasi ini," tambah Wiku.

Baca juga: 1.123.105 Kasus Covid-19, PPKM Belum Mampu Tekan Penularan Virus

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut, pelaksanaan vaksinasi massal seperti yang digelar di Istora Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, pada Kamis (4/2/2021) akan dilakukan lagi.

Menurutnya vaksinasi massal bisa mempercepat proses vaksinasi secara nasional.

"Nanti akan juga kita lakukan seperti yang hari ini dilakukan di Gelora Senayan (GBK) dalam jumlah yang massal sehingga mempercepat proses vaksinasi (secara nasional)," ujar Jokowi, dalam tayangan video di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

Ia menuturkan, saat ini proses vaksinasi Covid-19 tahap pertama berjalan dengan baik. Namun, pelaksanaannya masih digelar di rumah sakit dan puskesmas.

"(vaksinasi) Ya jalan dengan baik. Tapi memang masih dilakukan di RS, di puskesmas-puskesmas," tambahnya.

Baca juga: Satgas: PPKM Landaikan Kasus Harian Covid-19, tetapi Belum Cukup Turunkan Penularan

Pada Kamis, Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 massal untuk para tenaga kesehatan, di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta.

Jokowi mengatakan, vaksinasi massal bertujuan mempercepat pelaksanaan vaksinasi tenaga kesehatan.

Dengan percepatan ini, diharapkan vaksinasi tahap berikutnya dapat segera berjalan.

Hingga saat ini, setidaknya ada 700.266 tenaga kesehatan yang sudah disuntik vaksin Covid-19.

Angka tersebut baru sekitar 45 persen dari total tenaga kesehatan di Tanah Air yang jumlahnya mencapai 1,5 juta jiwa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com