JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, berdasarkan hasil sensus penduduk 2020, kesenjangan sebaran penduduk yang cukup tinggi menjadi tantangan pembangunan.
Menurut dia, hal tersebut salah satunya terlihat dari angka total fertility rate (kesuburan) di seluruh Indonesia berdasarkan sensus tersebut yang mencapai 2,45.
"Ketika melihat total fertility rate di seluruh Indonesia, ada kesenjangan cukup tinggi sehingga mana daerah yang harus tetap dikejar pembangunan kuantitas dan kualitas (penduduk)," kata Hasto di acara webinar tentang implikasi hasil sensus penduduk 2020 terhadap kebijakan pembangunan kependudukan, Kamis (4/2/2021).
Baca juga: Hasil Sensus 2020: Hanya 8,5 Persen Penduduk Indonesia Tamat Kuliah
Menurut Hasto, kesenjangan penduduk antara provinsi satu dengan yang lain di Indonesia cukup besar disparitasnya.
Tidak hanya kesenjangan dari sisi jumlah, tapi juga dari dependensi rasionya.
Kesenjangan sebaran penduduk yang cukup signifikan itu, kata dia, terjadi di Jawa dan Sumatera dengan di tempat lain.
"Kalau bicara bonus demografi, maka ada daerah yang tak jelas bonus demografinya. Sementara ada daerah yang sudah lewat bonus demografinya," kata dia.
Baca juga: Kepala BKKBN: Hasil Sensus Penduduk 2020, RI Masuki Periode Terbaik Bonus Demografi
Ia mencontohkan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dependensi rasio antara penduduk produktif dengan yang tidak produktifnya tidak jelas sehingga apakah bisa mencapai bonus demografi atau tidak turut tak jelas.
Di NTT, kata dia, angka fertility rate-nya adalah 3,3. Sedangkan daerah lain ada yang kurang dari 2,1 seperti Yogyakarta, dan Jawa Timur yang mendekati 2.
Hasto mengatakan, hal tersebut menunjukkan kesenjangan yang cukup tinggi.
Di daerah terluar, penduduk miskin, angka fertility rate-nya tinggi meskipun jumlah penduduknya tidak banyak.
Baca juga: Sensus Penduduk 2020: Jumlah Laki-laki Lebih Banyak daripada Perempuan
Hasto menjelaskan, dalam konsep pembangunan untuk dapat mengatasi kesenjangan sebaran penduduk itu bisa mengedepankan asas keadilan, tetapi target nasional dalam angka juga harus dikejar.
Oleh karena itu pihaknya pun berupaya dengan mengeluarkan kebijakan bagaimana memberikan akses pemerataan pelayanan dan mengejar target nasional yang ditetapkan, termasuk penurunan stunting.
"Maka BKKBN harus mencermati seperti apa daerah-daerah yang sudah aging population, seperti di Yogyakarta yang mestinya sudah mengalami bonus demografi sejak kemarin tapi sekarang sudah terlambat bonus demografinya," ucap dia.
Baca juga: Sensus Penduduk, Populasi Jabar Mencapai 48,27 Juta Jiwa
Pada 21 Januari 2021 Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis sensus penduduk 2020 dan berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia per September 2020 ada sebanyak 270,2 juta jiwa.
Kontribusi pertambahan penduduk paling besar disumbangkan oleh Jawa Barat mencapai 5,2 juta dan Jawa Tengah sebanyak 4,13 juta, dan Jawa Timur 3,18 juta jiwa.
Hasil sensus 2020 tersebut mencatat bahwa penduduk Indonesia didominasi usia 15-64 tahun sebanyak 74,7 persen atau sekitar 191 juta jiwa.
Baca juga: Kisah Guru Honorer Gaji Rp 50.000, Setahun Tak Dibayar hingga Jadi Petugas Sensus
Jumlah penduduk usia muda 0-14 tahun sebanyak 23,3 persen dan penduduk usia di atas 65 tahun yang hanya sebesar 5,95 persen atau 16 juta jiwa.
Adapun laju pertumbuhan penduduk berdasarkan sensus tersebut mengalami perlambatan dari tahun 2010 yang 1,49 persen menjadi 1,25 persen.
Namun jika dibandingkan dengan hasil sensus penduduk 2010, persebaran penduduk antar pulau relatif tak banyak berubah.
Penduduk yang tinggal di Jawa sedikit mengalami penurunan dari 57,49 menjadi 56,10 persen, sedangkan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi mengalami sedikit kenaikan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.