SKB 3 Menteri, KPAI: Harus Ada Pembinaan dan Sanksi Tegas untuk Penegakan Aturan

Kompas.com - 04/02/2021, 11:49 WIB
Komisioner KPAI Retno Listyarti di kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPAI Retno Listyarti di kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung adanya pembinaan dan sanksi tegas dalam penerapan aturan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang penggunaan seragam sekolah.

SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Dalam SKB, sekolah dan daerah yang memiliki aturan bertentangan dengan SKB diharuskan mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

Baca juga: Soal SKB 3 Menteri, Menag: Memahami Ajaran Agama Harus Substantif

Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan, ketentuan itu harus dilakukan paling lama 30 hari kerja, sejak keputusan bersama tersebut ditetapkan.

“Namun, sebelum memberikan sanksi tegas, KPAI mendorong agar para pendidik dan Kepala Sekolah wajib diberikan sosialisasi sekaligus pemahaman lebih dahulu,” kata Retno, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (4/2/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Harus diberikan pengetahuan juga tentang hierarki peraturan perundangan, bahwa aturan di level sekolah dan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya,” ucap dia.

Baca juga: Mendagri Pastikan Ada Sanksi bagi Sekolah yang Tak Jalankan SKB 3 Menteri

Retno mengatakan, jika terjadi pelanggaran dalam ketentuan dalam SKB 3 Menteri tersebut, maka diatur ketentuan pihak yang dapat memberikan sanksi.

Pemberian sanksi dilakukan secara berjenjang, tergantung siapa yang melakukan pelanggaran dan di level mana pelanggaran tersebut terjadi.

Retno menuturkan, jika yang melakukan pelanggaran adalah pihak sekolah, maka yang berhak menjatuhkan sanksi adalah pemerintah daerah.

"Ketika yang melakukan pelanggaran adalah pemerintah daerah, maka yang akan memberikan sanksi adalah gubenur," ujar Retno.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.