Kompas.com - 04/02/2021, 10:56 WIB
Ilustrasi pemilu. ShutterstockIlustrasi pemilu.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan simulasi dan mengidentifikasi potensi masalah yang berpotensi muncul jika Pemilu digelar Serentak pada 2024.

Bahtiar merespons pertanyaan tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan digelar berbarengan dengan pemilu presiden dan pemilu legislatif pada 2024.

Pemilu 2019 yang meliputi pemilihan DPR, DPRD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan DRD serta presiden dan wakil presiden, lebih dari 600 petugas penyelenggara pemilu meninggal diduga karena kelelahan. 

Baca juga: KPU: Sangat Berat apabila Pilkada Serentak Digelar 2024

"Teknisnya KPU. KPU kita dorong lakukan simulasi dan cek potensi masalahnya apa," kata Bahtiar kepada Kompas.com, Rabu (3/2/2021).

Bahtiar mengatakan, penyelenggara pemilu memiliki waktu yang panjang yakni tiga tahun untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 menjadi lebih baik.

Ia juga yakin pengalaman melaksanakan Pilkada di tahun 2020 lalu bisa menjadi bahan pembelajaran bagi penyelenggara pemilu ke depan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya kira jadi pelajaran baik bisa jadi referensi sukses tangani kesehatan dan aman covid untuk penyelenggara," ujar dia.

DPR kini tengah melakukan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Revisi tersebut belum rampung karena masih ada fraksi yang menolak beberapa isu dalam pembahasan RUU Pemilu.

Adapun wacana pro dan kontra di kalangan partai politik soal revisi UU Pemilu terkait dengan beberapa hal. Salah satu isu yang menjadi perdebatan adalah pengembalian jadwal pilkada.

Sebagian fraksi mendukung Pilkada lebih baik diadakan serentak pada November 2024, yang artinya sesuai dengan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 tahun 2016.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bloomberg Nilai Indonesia Jadi Negara Terburuk soal Ketahanan Covid-19

Bloomberg Nilai Indonesia Jadi Negara Terburuk soal Ketahanan Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres Baru, Atur Jabatan Wakil Menteri Dikbud Ristek

Jokowi Teken Perpres Baru, Atur Jabatan Wakil Menteri Dikbud Ristek

Nasional
1,5 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Datang Lagi, untuk Vaksinasi Gotong-royong

1,5 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Datang Lagi, untuk Vaksinasi Gotong-royong

Nasional
Menkes Akui Testing dan Tracing di Indonesia Lebih Rendah dari Negara Lain

Menkes Akui Testing dan Tracing di Indonesia Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
Kemendikbud Ristek Tegaskan Permendikbud Ristek Nomor 5/2021 Tidak Mengatur Spesifikasi Laptop Merah Putih

Kemendikbud Ristek Tegaskan Permendikbud Ristek Nomor 5/2021 Tidak Mengatur Spesifikasi Laptop Merah Putih

Nasional
Soroti Laporan Bank Dunia, Anggota DPR Minta Pembahasan RUU PDP Dikebut

Soroti Laporan Bank Dunia, Anggota DPR Minta Pembahasan RUU PDP Dikebut

Nasional
Penuhi Kebutuhan Oksigen, Pemerintah Kerja Sama dengan Berbagai Negara

Penuhi Kebutuhan Oksigen, Pemerintah Kerja Sama dengan Berbagai Negara

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 3 Staf Benny Tjokro sebagai Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 3 Staf Benny Tjokro sebagai Saksi

Nasional
Menkes Sebut Sosiolog dan Tokoh Masyarakat Punya Peran Penting dalam Edukasi Protokol Kesehatan

Menkes Sebut Sosiolog dan Tokoh Masyarakat Punya Peran Penting dalam Edukasi Protokol Kesehatan

Nasional
Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Meningkat, Korban Mayoritas Perempuan dan Anak

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Meningkat, Korban Mayoritas Perempuan dan Anak

Nasional
Ketua DPR: Fasilitas Isolasi Khusus Anggota Dewan Belum Diperlukan

Ketua DPR: Fasilitas Isolasi Khusus Anggota Dewan Belum Diperlukan

Nasional
Airlangga Ingatkan Perlunya Indonesia Produksi Vaksin Covid-19 secara Mandiri

Airlangga Ingatkan Perlunya Indonesia Produksi Vaksin Covid-19 secara Mandiri

Nasional
Orangtua Diharapkan Jaga Nutrisi dan Tumbuh Kembang Anak Saat Pandemi

Orangtua Diharapkan Jaga Nutrisi dan Tumbuh Kembang Anak Saat Pandemi

Nasional
KPK Setor Uang Rampasan Rp 654 Juta dan 41.350 Dollar Singapura dari Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan ke Kas Negara

KPK Setor Uang Rampasan Rp 654 Juta dan 41.350 Dollar Singapura dari Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan ke Kas Negara

Nasional
Minta Testing Ditingkatkan, Menkes: Vaksin Benar, tapi Bukan Satu-satunya Cara Atasi Pandemi

Minta Testing Ditingkatkan, Menkes: Vaksin Benar, tapi Bukan Satu-satunya Cara Atasi Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X