Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Terima Surat Kepercayaan dari 7 Dubes Negara Sahabat

Kompas.com - 04/02/2021, 10:39 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan dari tujuh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk Indonesia.

Surat kepercayaan tersebut diserahkan melalui upacara yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/2/2021) pagi.

Dipantau melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, satu per satu duta besar dipanggil ke hadapan Jokowi untuk menyerahkan surat kepercayaan.

Terlihat bahwa prosesi upacara menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Seluruh peserta yang hadir nampak memakai masker dan menjaga jarak.

Tak ada jabat tangan antara Presiden dengan para duta besar saat prosesi berlangsung.

Setelah seluruh surat kepercayaan diserahkan, masing-masing duta besar berfoto bersama Jokowi secara bergiliran.

Baca juga: Isyarat Jokowi yang Tak Ingin UU Pemilu Direvisi

Dalam acara ini, hadir mendampingi Jokowi Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Adapun penyerahan surat kepercayaan tersebut menandakan dimulainya penugasan resmi para duta besar negara sahabat tersebut di Indonesia.

Berikut daftar tujuh duta besar yang diterima Presiden:

1. Duta Besar LBBP Republik Islam Pakistan
Muhammad Hasan Islamic

2. Duta Besar LBBP Republik India
Manoj Kumar Bharti

3. Duta Besar LBBP Republik Ceko
Jaroslav Dolecek

4. Duta Besar LBBP Jepang
Kanasugi Kenji

5. Duta Besar LBBP Rumania
Dan Adrian Balanescu

6. Duta Besar LBBP Republik Fiji
Amenatave Vakasavuwaqa

7. Duta Besar LBBP Republik Rakyat Bangladesh
Mohammad Mostafizur Rahman

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com