Kasus Covid-19 Terus Naik, Pemerintah Instruksikan Bentuk Posko Tingkat Desa/Kelurahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah menginstruksikan pembentukan posko tangguh Covid-19 di tingkat desa/kelurahan.

Menurut dia, hal ini dilakukan untuk menyikapi terus meningkatnya kasus Covid-19.

"Sementara kedisiplinan masyarakat yang belum optimal. Maka perlu ada penanganan hingga ke tingkat desa, kampung, RT, RW," ujar Wiku dikutip dari tayangan di kanal YouTube BNPB, Kamis (4/2/2021).

"Arahan Presiden, organisasi ini perlu dibentuk dengan struktur sederhana dengan menyesuaikan kearifan lokal masing masing daerah," tuturnya.

Baca juga: Satgas Ingatkan RS Hampir Penuh, Banyak Pasien Covid-19 Terpaksa Isolasi Mandiri

Dengan adanya posko, upaya penanganan Covid-19 bisa terdesentralisasi hingga tingkat mikro.

Nantinya, posko ini terdiri dari unsur TNI, Polri dan unsur pemda seperti BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Perekonomian, Luskesmas, PKK dan komunitas lain di bawah komando satgas di daerah.

Kemudian, secara struktural posko terdiri dari kepala desa atau lurah sebagai ketua, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan beranggotakan perangkat desa dan elemen masyarakat lainnya.

"Posko ini akan menjadi pusat komando untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi serta mengeksekusi penanganan Covid-19 di masing-masing daerah," ucap Wiku.

"Secara operasional nanti fungsi prioritas posko akan mencakup pendorong perubahan perilaku, memberikan layanan peduli informasi, memaksimalkan testing, tracing treatment di tingkat desa atau kelurahan," ucapnya.

Baca juga: Wiku Adisasmito: Satgas di RT/RW Berperan Cegah Covid-19 Klaster Keluarga

Wiku melanjutkan, Satgas Penanganan Covid-19 pusat akan memimpin koordinasi posko secara nasional.

Koordinasi rutin juga akan dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri dan seluruh kementerian/lembaga terkait dalam rangka mengevaluasi program ini.

"Harapannya posko ini bisa menekan angka penularan Covid-19 di daerah sehingga mampu mengendalikan kasus Covid-19 secara nasional," kata Wiku.

Dia menambahkan, Kementerian Keuangan sudah mengalokasikan anggaran untuk pendanaan posko ini.

Baca juga: 1.111.671 Kasus Covid-19 di Tanah Air, Pandemi Belum Terkendali