Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompolnas Jalin Kerja Sama dengan Komnas HAM, Maksimalkan Pengawasan terhadap Polri

Kompas.com - 04/02/2021, 06:43 WIB
Devina Halim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menjalin kerja sama dengan Komnas HAM untuk memaksimalkan pengawasan terhadap aparat kepolisian.

Kedua lembaga ini menandatangani nota kesepahaman dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM, Rabu (3/2/2021).

"Dalam setiap peristiwa-peristiwa penting, selalu saja Komnas HAM dan Kompolnas berkomunikasi dan berkoordinasi mencari penyelesaian dari masalah-masalah yang kita hadapi, terutama di dalam pengawasan terhadap Kepolisian Republik Indonesia, bersama Irwasum," kata Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik, dalam keterangannya, Rabu.

Baca juga: Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Menurut Taufan, penandatanganan tersebut dilatarbelakangi banyaknya laporan masyarakat yang diterima Komnas HAM terkait kepolisian.

Sepanjang tahun 2020, Komnas HAM menerima 2.524 aduan. Aparat kepolisian menjadi salah satu pihak yang paling banyak dilaporkan dengan jumlah 741 kasus.

Adapun nota kesepahaman yang ditandatangani meliputi, pertukaran informasi, sosialisasi, pengkajian, penelitian, pendidikan dan pelatihan, serta kegiatan lainnya.

"Dengan adanya nota kesepahaman tersebut diharapkan bisa mempermudah penanganan aduan masyarakat tersebut,” ujar Taufan.

Baca juga: Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Komnas HAM pun berharap dapat memaksimalkan tugasnya dalam memastikan pelaksanaan kerja kepolisian sesuai dengan standar dan norma HAM.

Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengungkapkan salah satu tantangan Kapolri baru adalah menurunkan jumlah aduan masyarakat mengenai institusi kepolisian.

Menurut Beka, Polri kerap menjadi institusi yang paling banyak diadukan masyarakat ke Komnas HAM. Meskipun jumlahnya menurun, akan tetapi aduan mengenai Polri tetap menjadi yang terbanyak dibanding institusi lain.

"Saya kira tantangan Pak Sigit (Listyo Sigit Prabowo) dan teman-teman kepolisian ke depan adalah bagaimana menurunkan angka aduan kepolisian ke Komnas HAM," ujar Beka, dalam diskusi daring, Jumat (22/1/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com