Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kompas.com - 22/01/2021, 21:51 WIB
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Senin (2/3/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Senin (2/3/2020).
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengungkapkan, salah satu tantangan Kapolri baru adalah menurunkan jumlah aduan masyarakat mengenai institusi kepolisian.

Seperti diketahui Komjen Listyo Sigit Prabowo selangkah lagi menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol Idham Azis. DPR telah menyetujui nama Listyo Sigit untuk menjadi TB-1. 

Menurut Beka, Polri kerap menjadi institusi yang paling banyak diadukan masyarakat ke Komnas HAM.

Meskipun jumlahnya menurun, akan tetapi aduan mengenai Polri tetap menjadi yang terbanyak dibanding institusi lain.

"Saya kira tantangan Pak Sigit dan teman-teman kepolisian ke depan adalah bagaimana menurunkan angka aduan kepolisian ke Komnas HAM," ujar Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dalam diskusi daring, Jumat (22/1/2021).

Baca juga: Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Jadi Kapolri, Penggantinya Diproses Wanjakti

Menurutnya, hal itu menjadi tantangan bersama, termasuk Komnas HAM. Sebab, Komnas HAM juga ikut memberikan pelatihan dalam aspek HAM kepada anggota kepolisian.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Beka mengatakan, peningkatan kapasitas anggota kepolisian juga menjadi tantangan berikutnya bagi Listyo Sigit. Tak hanya soal skala, substansi dan pelatihan yang diberikan kepada polisi juga dinilai perlu ditingkatkan.

Isu berikutnya yang disoroti terkait persoalan di Papua. Menurut Beka, Listyo Sigit atau pihak kepolisian perlu mengatasi maraknya kekerasan yang terjadi di Papua dan melakukan penegakan hukum.

Selain itu, Polri dinilai perlu menjaga hak konstitusional warga Papua dalam hal kebebasan berserikat dan berkumpul serta berpendapat.

Masih terkait kebebasan berpendapat, Komnas HAM menyinggung soal penggunaan Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Hanya Pak Jokowi dan Allah yang Tahu

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Hanya Pak Jokowi dan Allah yang Tahu

Nasional
Muktamar Ke-34 NU Akan Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung

Muktamar Ke-34 NU Akan Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung

Nasional
Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

Nasional
Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

Nasional
Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

Nasional
Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

Nasional
Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

Nasional
UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

Nasional
DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

Nasional
Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

Nasional
UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

Nasional
PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

Nasional
UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

Nasional
UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.