Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kompas.com - 22/01/2021, 21:51 WIB
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Senin (2/3/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Senin (2/3/2020).
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengungkapkan, salah satu tantangan Kapolri baru adalah menurunkan jumlah aduan masyarakat mengenai institusi kepolisian.

Seperti diketahui Komjen Listyo Sigit Prabowo selangkah lagi menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol Idham Azis. DPR telah menyetujui nama Listyo Sigit untuk menjadi TB-1. 

Menurut Beka, Polri kerap menjadi institusi yang paling banyak diadukan masyarakat ke Komnas HAM.

Meskipun jumlahnya menurun, akan tetapi aduan mengenai Polri tetap menjadi yang terbanyak dibanding institusi lain.

"Saya kira tantangan Pak Sigit dan teman-teman kepolisian ke depan adalah bagaimana menurunkan angka aduan kepolisian ke Komnas HAM," ujar Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dalam diskusi daring, Jumat (22/1/2021).

Baca juga: Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Jadi Kapolri, Penggantinya Diproses Wanjakti

Menurutnya, hal itu menjadi tantangan bersama, termasuk Komnas HAM. Sebab, Komnas HAM juga ikut memberikan pelatihan dalam aspek HAM kepada anggota kepolisian.

Beka mengatakan, peningkatan kapasitas anggota kepolisian juga menjadi tantangan berikutnya bagi Listyo Sigit. Tak hanya soal skala, substansi dan pelatihan yang diberikan kepada polisi juga dinilai perlu ditingkatkan.

Isu berikutnya yang disoroti terkait persoalan di Papua. Menurut Beka, Listyo Sigit atau pihak kepolisian perlu mengatasi maraknya kekerasan yang terjadi di Papua dan melakukan penegakan hukum.

Selain itu, Polri dinilai perlu menjaga hak konstitusional warga Papua dalam hal kebebasan berserikat dan berkumpul serta berpendapat.

Masih terkait kebebasan berpendapat, Komnas HAM menyinggung soal penggunaan Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Aparat kepolisian harus berhati-hati betul dalam penggunaan UU ITE supaya tidak ada ekses negatif, dan kemudian malah alih-alih pengen menegakan hukum tapi yang terjadi adalah mengetatkan atau mengkerdilkan hak konstitusional warga," ungkapnya.

Baca juga: YLBHI Pertanyakan Rencana Listyo Sigit Integrasikan Pam Swakarsa dengan Fasilitas Polri

Kemudian, Komnas HAM menilai polisi juga perlu melakukan penegakan hukum atas aksi-aksi intoleran yang terjadi apabila memenuhi unsur pidananya.

Tantangan lainnya adalah soal kekerasan aparat. Terakhir, Beka menyoroti program Listyo Sigit yang akan mengamankan proyek prioritas nasional.

"Saya kira ini juga harus hati-hati dalam pengertian, supaya di satu sisi programnya pemerintah jalan, tapi di sisi lain sengketa atau konflik agraria, pelanggaran HAM warga yang ada dalam proyek strategis nasional itu tidak terlanggar," tutur dia.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat: KLB Dagelan Bukan Persoalan Internal Belaka, Ada Pihak Eksternal

Demokrat: KLB Dagelan Bukan Persoalan Internal Belaka, Ada Pihak Eksternal

Nasional
Demokrat Anggap Meoldoko Lakukan 'Abuse of Power'

Demokrat Anggap Meoldoko Lakukan "Abuse of Power"

Nasional
Demokrat Sebut Kubu Kontra-AHY Tekan DPD dan DPC untuk Dukung KLB

Demokrat Sebut Kubu Kontra-AHY Tekan DPD dan DPC untuk Dukung KLB

Nasional
UPDATE 6 Maret: Sebaran 5.767 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 6 Maret: Sebaran 5.767 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Herzaky: Pemerintah Wajib Melindungi Partai Demokrat yang Sah

Herzaky: Pemerintah Wajib Melindungi Partai Demokrat yang Sah

Nasional
Waketum Golkar: Aspirasi Kader Ingin Airlangga Jadi Capres 2024

Waketum Golkar: Aspirasi Kader Ingin Airlangga Jadi Capres 2024

Nasional
Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Nasional
Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Nasional
Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Nasional
UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 128, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Kini 37.154

UPDATE 6 Maret: Bertambah 128, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Kini 37.154

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X