Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Isu Kudeta, Demokrat: Ini Bukan Aksi Baper

Kompas.com - 02/02/2021, 12:50 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani membantah, anggapan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono baper atau terbawa perasaan. 

Menurut Kamhar, Agus sengaja mengungkap adanya dugaan kudeta di Partai Demokrat agar publik turut mengawasi perkembangannya, karena diduga melibatkan lingkar dalam Istana.

"Aksi ini bukan baper, melainkan langkah demokratis untuk mengajak publik melakukan kontrol atas kekuasaan sekaligus sebagai kontrol demokrasi, mengingat gerakan ini disinyalir dilakukan oleh lingkar dalam Istana," kata Kamhar, Selasa (2/2/2021).

Sebaliknya, Kamhar menyebut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang semestinya tidak baper dan mengelak dari tudingan bahwa ia terlibat dalam upaya 'kudeta' tersebut.

Baca juga: Moeldoko Disebut Ingin Kudeta Demokrat Untuk Jadi Capres, PDI-P: Urusan Pilpres Masih Jauh

"Jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden semestinya menjadi kontrol untuk mengkalkulasi dengan cermat manuver dan agendanya yang katanya bersifat pribadi agar tak menjadi beban Istana," ujar Kamhar.

Kamhar menuturkan, DPP Partai Demokrat telah mendalami permasalahan tersebut dan memiliki bukti-bukti kuat sehingga akhirnya mengungkapkannya ke publik.

Menurut Kamhar, praktik kudeta di internal partai tersebut sudah pernah terjadi sebelumnya dan efektif memecah belah beberapa partai politik.

"Berkaca dari itu, Partai Demokrat mengambil langkah cepat untuk cegah tangkal," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Moeldoko menyebut bahwa seorang pemimpin harus berjiwa kuat dan tidak mudah terbawa perasaan atau baper.

Baca juga: Saat Partai Demokrat Berseteru dengan Istana...

Hal ini Moeldoko sampaikan menanggapi tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut adanya gerakan untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang melibatkan pejabat tinggi di lingkungan Istana Presiden.

"Saran saya ya, menjadi seorang pemimpin harus seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing," kata Moeldoko dalam konferensi pers virtual, Senin (1/2/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com