Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Sebut Tunggakan Klaim Biaya Perawatan Pasien Covid-19 karena Masalah Administrasi

Kompas.com - 02/02/2021, 03:58 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay meminta rumah sakit tak perlu khawatir soal klaim pelayanan kepada pasien Covid-19 yang diajukan rumah sakit.

Ia mengatakan tunggakan klaim pelayanan kesehatan pasien Covid-19 yang belum dibayarkan pemerintah terjadi karena permasalahan adiministrasi.

"Memang karena ada proses administrasi yang harus dipenuhi, maka saya katakan nanti jika ternyata ada masalah atau tidak sempurna atau tidak dipenuhi oleh pemerintah maka tentu itu bisa dilaporkan ke Komisi IX dan kita nanti akan advokasi. Sejauh ini menurut saya belum ada kendala itu kecuali tadi administratif," kata Saleh sebagaimana dikutip dari Kontan.co.id, Senin (1/2/2021).

Baca juga: RS Penuh, Pemerintah Belum Bayar Uang Perawatan Pasien Covid-19

Kedua, kata Saleh, ada pengajuan klaim rumah sakit yang dilakukan pada akhir tahun 2020. Karena sudah memasuki tutup tahun maka pemrosesan pengajuan klaim baru dilakukan pada tahun ini.

Kemudian pada awal tahun ini anggaran dari klaim RS tersebut juga masih proses di Kementerian Keuangan. Saleh menyebut, ada proses administrasi dari anggaran klaim tersebut.

Maka, Saleh menyebut, pihak rumah sakit yang mengajukan klaim pelayanan Covid-19 diminta tidak khawatir, lantaran pemerintah sudah pasti menyiapkan anggarannya.

"Katakanlah di atas tanggal 15 Desember 2020. Kalau di atas 15 Desember itu memang anggaranya belum ada. Tapi memang ada waktu di mana Kementerian Kesehatan harus membuat laporan," tutur Saleh.

"Nanti setelah itu laporannya itu baru masuk tahun 2021," imbuh Saleh. Nah di Kementerian Keuangan ini sudah dijadwalkan, kalau enggak salah itu minimal pertengahan Februari mereka sudah mencairkan lagi," ujarnya.

Baca juga: Asosiasi RS Swasta: Pemerintah Belum Bayar Uang Perawatan Pasien Covid-19 Puluhan Miliar Rupiah

Saleh menyampaikan, rapat kerja bersama Menteri Kesehatan dan Komisi IX DPR masih fokus pada pembahasan program vaksinasi. Soal klaim rumah sakit, Saleh menyebut belum dimasukan ke dalam agenda khusus untuk pembahasannya.

Namun, tidak menutup kemungkinan hal itu akan menjadi agenda rapat jika hingga pertengahan Februari nanti masalah klaim biaya perawatan pasien Covid-19 masih ditemui.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Komisi IX DPR: Penundaan Klaim Pembayaran Layanan Covid-19 lebih Faktor Administrasi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com