Menaker Sebut 4 Peraturan Turunan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Selesai Dibahas

Kompas.com - 02/02/2021, 02:38 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan penjelasan evaluasi program Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan di Komisi IX DPR RI, Jakarta, Senin (18/1/2021). Dokumentasi Humas Kementerian KetenagakerjaanMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan penjelasan evaluasi program Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan di Komisi IX DPR RI, Jakarta, Senin (18/1/2021).


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan empat aturan turunan Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk klaster ketenagakerjaan selesai dibahas.

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Undang-undang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan itu telah diserahkan kepada Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).

Ida mengatakan empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) klaster ketenagakerjaan Undang-undang Cipta Kerja telah dibahas dalam Forum Tripartit yang terdiri dari serikat buruh/pekerja, pengusaha, serta pemerintah.

Baca juga: Jokowi Klaim UU Cipta Kerja Berhasil Tarik Minat Investor

"Alhamdulillah, keempat RPP tersebut telah selesai kami bahas dan disepakati bersama-sama antara serikat pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah. Jadi semua pihak telah dilibatkan," ujar sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (1/2/2021)

Ida mengatakan bahwa RPP klaster ketenagakerjaan juga sudah dilakukan harmonisasi bersama kementerian/lembaga terkait sejak hari Rabu (27/1/2021) hingga Minggu (31/1/2021).

Tahapan berikutnya adalah proses koreksi untuk menghindari kesalahan kata dan juga rujukan. Setelah itu, keempat RPP itu akan diserahkan ke Sekretariat Negara untuk ditetapkan sebagai peraturan perundang-undangan yang resmi berlaku oleh Presiden Joko Widodo.

RPP klaster ketenagakerjaan dari Undang-undang Cipta Kerja sendiri terdiri dari RPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja, RPP tentang Pengupahan, dan RPP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Baca juga: Pemerintah Tambah 8 Aturan Turunan UU Cipta Kerja

"Kami optimistis bisa menyelesaikan keempat RPP ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan," kata Ida.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X