Anggota DPR Sebut Tunggakan Klaim Biaya Perawatan Pasien Covid-19 karena Masalah Administrasi

Ia mengatakan tunggakan klaim pelayanan kesehatan pasien Covid-19 yang belum dibayarkan pemerintah terjadi karena permasalahan adiministrasi.

"Memang karena ada proses administrasi yang harus dipenuhi, maka saya katakan nanti jika ternyata ada masalah atau tidak sempurna atau tidak dipenuhi oleh pemerintah maka tentu itu bisa dilaporkan ke Komisi IX dan kita nanti akan advokasi. Sejauh ini menurut saya belum ada kendala itu kecuali tadi administratif," kata Saleh sebagaimana dikutip dari Kontan.co.id, Senin (1/2/2021).

Kedua, kata Saleh, ada pengajuan klaim rumah sakit yang dilakukan pada akhir tahun 2020. Karena sudah memasuki tutup tahun maka pemrosesan pengajuan klaim baru dilakukan pada tahun ini.

Kemudian pada awal tahun ini anggaran dari klaim RS tersebut juga masih proses di Kementerian Keuangan. Saleh menyebut, ada proses administrasi dari anggaran klaim tersebut.

Maka, Saleh menyebut, pihak rumah sakit yang mengajukan klaim pelayanan Covid-19 diminta tidak khawatir, lantaran pemerintah sudah pasti menyiapkan anggarannya.

"Katakanlah di atas tanggal 15 Desember 2020. Kalau di atas 15 Desember itu memang anggaranya belum ada. Tapi memang ada waktu di mana Kementerian Kesehatan harus membuat laporan," tutur Saleh.

"Nanti setelah itu laporannya itu baru masuk tahun 2021," imbuh Saleh. Nah di Kementerian Keuangan ini sudah dijadwalkan, kalau enggak salah itu minimal pertengahan Februari mereka sudah mencairkan lagi," ujarnya.

Saleh menyampaikan, rapat kerja bersama Menteri Kesehatan dan Komisi IX DPR masih fokus pada pembahasan program vaksinasi. Soal klaim rumah sakit, Saleh menyebut belum dimasukan ke dalam agenda khusus untuk pembahasannya.

Namun, tidak menutup kemungkinan hal itu akan menjadi agenda rapat jika hingga pertengahan Februari nanti masalah klaim biaya perawatan pasien Covid-19 masih ditemui.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Komisi IX DPR: Penundaan Klaim Pembayaran Layanan Covid-19 lebih Faktor Administrasi