Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Capai Herd Immunity, Mendagri: Pusat dan Daerah harus Wujudkan Program Vaksinasi Cepat

Kompas.com - 01/02/2021, 16:13 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai perlu ada kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity.

Salah satunya kerja sama dalam pelaksanaan program vaksinasi.

"Prinsip herd immunity ini adalah minimal 2/3 dari populasi harus memiliki antibodi pada time frame yang sama, sehingga program vaksinasi ini kuncinya adalah kecepatan," kata Tito dilansir dari laman resmi Kemendagri, Senin (1/2/2021).

Ia melanjutkan, vaksinasi cepat hanya mungkin terwujud jika pusat daerah kompak menyukseskannya.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Tak Berjalan Sesuai Rencana Awal, Apa Akibatnya?

"Nah, dalam konteks kesehatan, yang paling utama adalah mendukung program vaksinasi, pelaksanaan vaksinasi ini kita harapkan bisa cepat dan aman," ujarnya.

"Maka yang perlu dihitung betul secara rinci adalah kesiapan infrastruktur vaksinasi, kemudian yang berikutnya lagi adalah mengenai masalah vaksinator, sarana prasarana, target yang akan divaksinasi, dan mitigasi KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)," ucap dia.

Sebelumnya, Tito Karnavian khawatir dengan adanya efek pingpong Covid-19 apabila rentang waktu pelaksanaan vaksinasi terlalu lama.

Padahal, program vaksinasi Covid-19 secara nasional memakan biaya dan energi yang besar.

Baca juga: Mendagri Sebut Basis Data Vaksinasi Covid-19 Bisa dari Dukcapil dan KPU

"Jika pelaksanaan vaksin terlalu lama, dikhawatirkan menimbulkan efek pingpong akibat rentang waktu yang tidak serempak antar gelombang penerima vaksin," ujar Tito sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemendagri, Sabtu (30/1/2021).

"Sedangkan biaya yang kita keluarkan dengan segala energi yang dikeluarkan juga sudah sedemikian besar dan masif,” lanjutnya.

Adapun efek pingpong Covid-19 bisa terjadi antardaerah yang mana ketika kondisi kasus di satu daerah sudah turun, bisa kembali naik akibat penularan kembali terjadi.

Selain karena mobilitas masyarakat, kondisi ini juga disebabkan kekebalan komunitas yang belum terbentuk secara optimal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com