Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

387 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Anggota DPR: Waktunya Evaluasi Menyeluruh

Kompas.com - 28/01/2021, 09:49 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani mengatakan, kenaikan angka kematian akibat Covid-19 menunjukkan pemerintah tidak berhasil menurunkan angka mortalitas.

"Jika hari ini angka kematian semakin tinggi, artinya pemerintah gagal melakukan penurunan angka mortalitas. Bahkan, kematian mencapai angka tertinggi 387 kasus," kata Netty saat dihubungi, Kamis (28/1/2021).

Dengan data yang tak ada tanda-tanda membaik, Netty menuturkan, perlu adanya kebijakan yang didasari pada evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan. 

Baca juga: IDI: Hingga 27 Januari, 647 Tenaga Kesehatan Meninggal akibat Covid-19

Sudah waktunya pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan-kebijakan yang tengah diterapkan. Apa yang salah dari kebijakan yang sudah diterapkan, sebaiknya segera direvisi," ujarnya. 

Pandemi, kata dia, tidak dapat ditangani dengan cara-cara setengah hati. Diperlukan kebijakan berbasis saintifik, ilmiah, dan terukur, bukan sekadar kebijakan populis non-saintifik.

"Apalagi hanya bersifat gimmick," ujarnya.

Netty mengingatkan pandemi hampir berjalan satu tahun, tetapi korban masih berjatuhan dan kapasitas rumah sakit hampir penuh.

Oleh karenanya, ia meminta pemerintah dan seluruh Kementerian dan lembaga yang terlibat, lebih tegas dalam penanganan Covid-19.

"Pelaksanaan PSBB yang diperketat, penyiapan RS lapangan, rekrutmen tenaga kesehatan dengan kebijakan yang afirmatif, menyiapkan obat-obatan protokol Covid-19 yang diperlukan, dan melaksanakan vaksinasi," ucapnya.

Lebih lanjut, Netty mempertanyakan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menilai Indonesia mampu mengendalikan pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi melihat fakta empirik seperti antrean rawat inap di rumah sakit dan tingginya angka kematian.

"Kita khawatir itu (klaim presiden) hanya sebatas asumsi yang tidak berangkat dari fakta empirik yaitu tingginya kasus, antrian rawat inap pasien positif, tingginya angka mortalitas," tuturnya.

"Tak terbantahkan bahwa kita belum mampu menangani pandemi dengan baik," imbuhnya.

Sebelumnya, data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 hingga Rabu (27/1/2021) mencatat penambahan pasien yang meninggal dunia akibat Covid-19 sebanyak 387 kasus.

Baca juga: Satgas Akui Program Vaksinasi Covid-19 Berjalan Lambat di Awal

Penambahan ini merupakan angka tertinggi terhitung sejak pandemi melanda Indonesia. Dengan demikian, total pasien meninggal dunia yaitu 28.855 orang.

Dalam data yang sama, terjadi penambahan sebanyak 11.948 kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Sehingga, total jumlah kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 1.024.298 kasus.

Kemudian, terjadi penambahan penambahan pasien sembuh sebanyak 10.974 orang. Maka, total pasien sembuh menjadi 831.330 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com